Lawan Kebijakan Trump, Mantan Sekretaris Negara AS Madeleine Albright Nyatakan Siap Masuk Islam

WASHINGTON - Untuk melawan tindakan Presiden AS Donald Trump yang sewenang-sewenang terhadap umat Islam, mantan Sekretaris Negara AS Madeleine Albright telah menyatakan siap untuk masuk agama Islam.

Seperti dilaporkan The Telegraph, Kamis (26/1/2017) kemarin, Albraight sangat kecewa dengan kebijakan Trump yang tidak akan menerima lagi pengungsi Suriah dan menghentikan penerbitan visa AS untuk imigran dari negara-negara Muslim.

“Saya dibesarkan sebagai Katolik, lalu saya pindah ke Protestan, dan kemudian saya merasa cocok sebagai Yahudi. Dan sekarang saya siap untuk menjadi seorang Muslim sebagai bentuk solidaritas,” tulis Albright di Twitter pribadinya.

“Patung liberty tidak dibuat dalam cetakan kecil. AS harus tetap terbuka untuk semua orang dari setiap agama dan latar belakang apapun,” tambahnya. #RefugeesWelcome

Pernyataan Albright ini muncul menanggapi berita bahwa pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump bermaksud untuk menunda penerbitan visa bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim.

Albright yang bertugas di masa Presiden Bill Clinton, memiliki karier cemerlang sebagai diplomat Amerika.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Negara ke-64, ia merupakan Duta AS ke-20 di PBB.

Dalam cuitnya di Twitter, Albright mengingatkan pengikutnya bahwa AS adalah negara inklusif alih-alih eksklusif.

Untuk menjaga cita-cita para pendiri AS, perbatan harus tetap dibuka untuk menyambut setiap individu, tak peduli apa pun ras, kelas, orientasi, suku bangsa, juga agamanya.

Dilansir Occupydemocrats.com, Albright ternyata tidak sendirian bersumpah mendaftar sebagai seorang muslim. Tokoh lain yang punya niat serupa adalah tokoh feminis Gloria Steinem.

Suatu ketika ia pernah bilang, “Jika Anda (Trump) memaksa untuk mendaftar, kami semua akan mendaftarkan diri sebagai muslim.”

Selain menekan para imigran yang datang ke Amerika Serikat, Trump juga dikabarkan akan menyuruh Menteri Pertahanan untuk membangun “zona aman” di Suriah. Artinya, Amerika akan mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai ini --dan tentu saja darah.

Sebagai seorang Presiden AS, Trump memang memiliki hak istimewa untuk memerintahkan apa yang ia inginkan. Meski demikian, bukan berarti apa yang dilakukannya tidak mendapat kritikan serius.

Tak hanya di Amerika sendiri, di belahan bumi lainnya beberapa kelompok juga menunjukkan protesnya terhadap kebijakan Trump yang dinilai diskriminatif itu.(islampos/intisari)