DPRK: Pemko Lhokseumawe Belum Bekerja Maksimal
Penulis: Sarina
“Seharusnya, kalau mau berbuat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, segala kegiatan itu harus lebih cepat, apalagi penduduk Kota Lhokseumawe sangat sedikit hanya empat kecamatan, dibandingkan dengan wilayah lain,” kata Jailani Usman, kepada GoAceh, Senin (30/1/2017).
Baca juga: DPRK Desak Pemko Lhokseumawe Segera Ajukan KUA-PPAS
Lanjutnya, untuk Pemko Lhokseumawe, seharusnya bekerjalah sepenuh hati untuk masyarakat dan harus lebih dominan. Sebenarnya mereka mengetahui apa yang harus dilakukan, supaya masyarakat makmur, namun mereka tidak melakukannya.
“Yang paling ironisnya lagi, perubahan SOTK hingga hari ini belum dilantik, sedangkan untuk kota dan kabupaten lain sebagian besar sudah melantik pejabat-pejabat hasil perubahan SOTK. Oleh karena itu, kita anggota dewan mengharapkan kepada Pemko Lhokseumawe, cobalah sepenuh hati dalam membangun kota menjadi makmur,” harapnya.
Tambahnya, ini sangat berdampak buruk, sementara untuk tahun 2017 belum ada APBK hingga saat ini. Hampir semua kebijakan di Kota Lhoseumawe dan semua elemen yang tergantung pada APBK sampai hari ini belum terbayar, hal tersebut sangat menyusahkan masyarakatnya, sering didengar bahwa APBK itu pro rakyat.
“Jadi kalau ini terlambat, semua akan terlambat, temuan terakhir sertifikasi guru belum dibayar, sementara hak dia hari ini belum kita lunaskan, padahal itu dana pusat yang setiap bulannnya dikirim, sedangkan Pemko hanya menyalurkan saja, namun ini tertunda, oleh karenanya bekerjalah untuk rakyat, jangan hanya di mulutnya saja,” pungkasnya.
Editor | : | Zuamar |
Kategori | : | Pemerintahan |