Benarkah Tak Dukung Ahok akan Picu Reshuffle Menteri? Begini Tanggapan PAN dan PPP

JAKARTA - Wacana perombakan (reshuffle) kabinet jilid III kembali mencuat. Bukan karena kinerja menteri, namun rumor ini disinyalir karena adanya perbedaan dukungan sejumlah partai pendukung pemerintah di dalam pemilihan kepala daerah (Pikada) 2017, khususnya di DKI Jakarta.

Partai pendukung pemerintah seperti PAN, PKB dan PPP yang tak mendukung pasangan calon Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bakal didepak dari Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto menegaskan, bahwa tidak ada kaitannya koalisi pilkada sama koalisi pemerintahan pusat.

”Koalisi pilkada di semua daerah sangat beragam dan pelangi. Nggak ada panduan baku atau keputusan bersama koalisi untuk pilkada harus bersama-sama. Di banyak daerah PAN bisa berkoalisi dengan siapa pun, termasuk untuk Pilgub DKI,” ucap Yandri seperti dikutip INDOPOS, Senin (20/2).

Atas dasar itu, dirinya secara tegas menyatakan tidak relevan kalau pilkada DKI dikaitkan isu reshufle. Bahkan dirinya menuturkan jika pemerintah Jokowi terkesan membela Ahok, justru akan menjadi bumerang.

”Kalau kami tidak dukung Ahok bukan berarti kami tidak dukung pemerintahan Jokowi. Kurang etis kalo persoalan Ahok selalu dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi. Justru kasihan Jokowinya nanti,” cetusnya.

Untuk putaran kedua di Pilkada DKI nanti, Yandri pun mengungkapkan bahwa partainya dimungkinkan tidak akan mendukung pasangan Ahok-Djarot, pasca kekalahan pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

”Hal itu didasari suara aspirasi dari berbagai pengurus wilayah agar tidak mengalihkan dukungan kepada Ahok,” ucapnya.

Untuk itu, Yandri mengatakan pihaknya akan berhati-hati karena langkah dukungan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini bisa berpengaruh besar terhadap Pemilihan Presiden 2019.

”Bisa (tergerus) karena politik ini persepsi. Kalau sudah persepsi buruk terhadap pengurus yang mengambil keputusan, itu bahaya,” lanjut Yandri.

Ia mengatakan pihaknya tidak bermasalah dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sebagaimana diketahui, PAN mendapat jatah satu kursi menteri setelah memberikan dukungannya kepada pemerintah Joko Widodo. Adalah kader PAN Asman Abnur yang duduk menjadi Menpan-RB menggantikan Yudi Chrisnandi.

Sementara, Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan bisa pasrah dan tidak bisa mengintervensi keputusan Presiden Jokowi jika benar melakukan reshuffle kabinet kerja jilid III. ”Soal posisi di kabinet itu kan hak prerogatifnya Presiden,” kata Arsul.

Akan tetapi, anggota Komisi III DPR ini merasa yakin kalau kader PPP yang menjadi menteri di dalam kabinet kerja tak akan terkena reshuffle. Ia menjelaskan, untuk itu PPP memilih tenang dan tidak terprovokasi.

”PPP yakin Pak Jokowi itu Presiden yang bijak. Karenanya PPP tidak ingin menanggapinya (isu kursi partai di kabinet terancam jika tidak dukung Ahok) secara emosional,” tandas Arsul.

Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai PPP, PAN dan PKB yang sebelumnya dukung pasangan calon Agus-Sylvi akan mengalihkan dukungannya ke pasangan Ahok-Djarot. Jika tidak, ada konsekuensi politik yang menanti tiga partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK ini.

”Kalau PAN, PKB dan PPP saya yakin akan bergabung berkoalisi mendukung Ahok. Jika tidak maka akan ada konsekuensi politik yang akan dijatuhkan, dan berdampak langsung terhadap jatah menteri yang sudah diberikan ke partai tersebut,” kata Pangi.

Menurutnya, ini adalah pertaruhan elite penentu dan ketua umum Parpol pendukung pemerintah, apakah akan mengangkangi apa yang menjadi aspirasi kehendak partai atau tidak.

”Dan pertaruhannya juga cukup besar yang harus dibayar, bukan tidak mungkin parpol ideologi Islam tersebut akan ditinggalkan grassroot nya sendiri, karena tak mampu mengagregasi dan mengartikulasikan apa yang menjadi kehendak suara akar rumput,” jelas Pangi.

Ia menganggap di satu sisi PPP, PKB dan PAN harus mendengar aspirasi arus bawah. Namun di sisi lain partai tersebut adalah parpol koalisi pendukung pemerintah.

”Sebagai partai pendukung penguasa, nggak boleh mengangkangi apa yang menjadi kehendak parpol penguasa. Di sini masalahnya, antara suara akar rumput dan bagaimana berdamai dengan kehendak dan kepentingan elite parpol,” tandas Pangi. (jpnn)