Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
8 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
8 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
3
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
10 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
4
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
7 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
5
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Olahraga
7 jam yang lalu
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
6
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
9 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Home  /  Berita  /  Riau

Fitra Riau Minta Penegak Hukum Selidiki Proyek Jasa Keamanan Gedung DPRD Riau

Fitra Riau Minta Penegak Hukum Selidiki Proyek Jasa Keamanan Gedung DPRD Riau
Gedung Lancang Kuning DPRD Riau.
Kamis, 02 Maret 2017 23:10 WIB
Penulis: Fahrul Rozi
PEKANBARU - Kordinator Forum Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, meminta aparat penegak hukum mengusut pengadaan tenaga pengamanan swasta di DPRD Riau. Pasalnya Ia menduga proyek tersebut kental dengan aroma korupsi.

Menurut Usman, Fitra melihat pengadaan 136 tenaga security yang ditender ke pihak ketiga PT. Karya Satria Abadi (KSA) itu dinilai terlalu berlebihan. Mengingat luas gedung dewan saat ini, menurut Fitra, cukup dijaga sekitar 60 orang saja. 

"Gedung DPRD ini luasnya berapa sih? Itung-itungan mereka berapa, kok bisa sampai 136 orang yang dipasang. Saya curiga jumlahnya tidak sampai segitu," ujar Usman, Kamis (2/3/2017). 

Hitungan sederhananya, kata Usman, jika rasionya satu orang security mengamankan gedung seluas 5000 meter persegi maka di gedung DPRD itu hanya dibutuhkan  20 orang saja. Katakanlah 20 orang dikali tiga Sift maka dalam satu hari hanya membutuhkan 60 orang. 

"60 orang ini misalnya digaji dengan gaji supermewah sebagai seorang petugas keamanan, misalnya Rp5 juta ya. Satu tahun cuma Rp3 miliar. Ini hitungan kasar kami, anggaplah ditambah untuk pengamanan rumah pimpinan dewan dan Sekwan, berapa sih jumlahnya, saya yakin tidak sampai 136. Hitungan diatas Itu kalau gaji mereka segitu, tapi kan pastinya tidak segitu. Paling mereka digaji sesuai UMR kan. Ini jelas potensi korupsi," tegas Usman. 

Penganggaran tenaga pengamanan swasta di DPRD Riau, lanjut Usman, paling besar dari total anggaran yang dialokasikan Pemprov. Karena pada tahun 2017 total anggaran untuk tenaga pengamanan sebesar Rp14, 9 miliar. Hampir separuh atau sekitar Rp6,1 miliar lebih anggaran itu dialokasikan untuk DPRD. Pengaggaran sebanyak itu belum termasuk Satpol PP, karena anggaran mereka terpisah. 

Baca Juga: Boros Anggaran, Efektifitas Jasa Pengamanan Gedung DPRD Riau Dipertanyakan

"Jadi ini kami simpulkan, proyek semacam ini cuma akal-akalan saja. Mereka mau cari keuntungan. Makanya kami berharap penegak hukum masuk," tegasnya.***

Kategori:Politik, Riau
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77