Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses penyerahan dokumen administrasi pemberhentian tersebut berlangsung di kompleks parlemen pada Kamis (12/11/2026). Walau memutuskan mundur dari pemerintahan, ia dipastikan akan tetap menerima hak uang pensiun seumur hidup beserta beragam fasilitas dari negara.

Hak keuangan dan administratif bagi mantan kepala negara beserta wakilnya telah diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Beleid ini memastikan bahwa setiap presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat, berhak memperoleh pensiun sebesar seratus persen dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok seorang wakil presiden sendiri diformulasikan sebesar empat kali lipat dari gaji tertinggi pejabat negara lainnya.

Mengacu pada regulasi turunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara setingkat Ketua MPR, DPR, hingga Mahkamah Agung berada di angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan skema perkalian tersebut, Gibran berhak mengantongi uang pensiun pokok senilai Rp20.160.000 setiap bulannya.

Di luar pendapatan bulanan tersebut, negara turut menjamin kelangsungan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas purnatugas ini meliputi tunjangan pokok, biaya perawatan rumah tangga, sebuah rumah kediaman yang layak, hingga kendaraan dinas milik negara lengkap beserta pengemudinya.

Dokumen pengunduran diri itu diantarkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan lembaga legislatif di ibu kota. Ketua MPR, Ahmad Muzani membenarkan penerimaan berkas tersebut usai menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih 20 menit.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," papar Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers.

Ia menerangkan, surat dengan substansi serupa juga telah diteken dan dikirimkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan singkat itu, Gibran menitipkan pesan agar parlemen segera memproses tahapan pengunduran dirinya sesuai mekanisme tata negara yang berlaku.

Merespons permohonan tersebut, jajaran pimpinan MPR segera menyiapkan agenda rapat pimpinan. Langkah organisatoris ini diambil untuk merumuskan tahapan lanjutan terkait penanganan administrasi dan pengisian kekosongan kursi wakil kepala negara. ***