DJP Kemenkeu Pastikan Penerimaan Pajak Aman Usai Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak mengganggu strategi penerimaan negara. Target pajak tetap menjadi prioritas utama pemerintah demi mengamankan pendanaan pembangunan nasional. Dinamika politik yang tengah terjadi dipastikan tidak berdampak pada pelaksanaan tugas otoritas perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menegaskan institusinya terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis untuk mengamankan kas negara. Ia memastikan operasional di lapangan berjalan normal tanpa terpengaruh perubahan situasi di pucuk pimpinan pemerintahan.

"Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan, dampaknya menurut saya enggak ada," terangnya di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Keberlanjutan penerimaan dari sektor ini sangat diandalkan karena menjadi tulang punggung utama pembiayaan program pemerintah. Otoritas pajak memilih berfokus pada peningkatan kepatuhan sukarela masyarakat sekaligus menjaga iklim aktivitas ekonomi agar tidak terhambat.

Pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi instrumen utama. Pemerintah memastikan tidak hanya mengandalkan langkah penagihan, tetapi juga pendekatan persuasif.

"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," urainya.

Sebelumnya, Gibran secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani di Gedung MPR. Kedatangan Gibran ke kompleks parlemen tersebut dikhususkan untuk menyerahkan dokumen pemberhentian tanpa membeberkan alasan secara terperinci ke publik.

"Beliau tidak menyampaikan banyak hal, cuma beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri," paparnya usai pertemuan tertutup.

Dalam pertemuan singkat itu, Gibran meminta agar proses administrasinya segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Mengacu pada aturan konstitusi, MPR kini memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk mempersiapkan tahapan pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses," pungkasnya. ***