Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk membahas tata urutan ketatanegaraan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia tiba di Istana Kepresidenan guna memenuhi undangan rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 WIB.

"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 1.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR DPR juga," terang Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril memastikan agenda pertemuan berfokus pada langkah tata negara selanjutnya. Ia mengaku telah menelaah salinan surat pengunduran diri yang diajukan Gibran kepada Presiden Prabowo dan MPR pada pagi harinya.

Dalam dokumen tertulis tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas kemauannya sendiri. Keputusan ini dinilai berkekuatan hukum mengikat dan sah tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif.

"Style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti. Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," bebernya.

Menindaklanjuti kekosongan kursi Wakil Presiden, MPR segera menyusun jadwal rapat pimpinan dan rapat gabungan. Agenda ini melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan tahapan pengisian jabatan.

Langkah pengunduran diri ini juga berdampak langsung pada dinamika di gedung parlemen. Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran pada pukul 14.00 WIB, resmi dibatalkan. ***