Eksekusi Putusan Mahkamah Agung, Kemendikdasmen Tarik Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Wakil Presiden Gibran

JAKARTA –Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus resmi menerbitkan keputusan pencabutan terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Langkah administratif tersebut diambil sebagai bentuk pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan dokumen pendidikan luar negeri itu.

Melansir laporan Kompas TV, ketetapan pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Dokumen resmi tersebut ditetapkan di Jakarta, Rabu (11/11/2026) dan ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin.

Salinan dokumen pencabutan tersebut juga telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Suparto. Melalui ketetapan baru ini, pemerintah mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Sebelumnya, surat keterangan yang terbit pada tahun 2019 itu memuat pengakuan penyetaraan pendidikan luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut menyatakan bahwa riwayat pendidikan Grade 12 yang ditempuh di UTS Insearch, Sydney, Australia setara dengan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Penerbitan surat keputusan pencabutan oleh pihak kementerian dilakukan guna menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal Jumat (30/10/2026). Dalam putusannya, majelis hakim tingkat kasasi menyatakan batal surat keterangan penyetaraan tahun 2019 tersebut.

Selain membatalkan dokumen, putusan pengadilan tertinggi itu juga mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku pihak tergugat sekaligus termohon kasasi dalam Perkara Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 untuk mencabut surat keterangan dimaksud. Kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan ini dijalankan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam bagian diktum keputusan pencabutan yang diterbitkan Kemendikdasmen, ditetapkan dua poin utama yang berlaku secara hukum. Poin kesatu menyatakan mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Sementara itu, poin kedua menyatakan menarik kembali surat keterangan tersebut yang berada pada pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Dokumen penyetaraan ijazah itu juga dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes, demikian dilansir GoNews.co. ***