DPR: Pemerintah Harusnya Kasih Izin Impor Sapi Harus Sesuai Kebutuhan

JAKARTA - Setiap langkah impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah selalu bersamaan dengan lonjaknya harga pangan di dalam negeri. Pasalnya, situasi yang demikian lebih dikarenakan belum adanya perhitungan yang cermat terkait dengan besarnya produktivitas hasil pangan dalam negeri dan besaran konsumsi yang ada.

Gapuspindo Tegaskan Setiap Langkah Impor Sapi Sudah Mengantongi SPI. Sehingga dari selisih jumlah yang tidak bisa dipenuhi produksi dalam negeri maka dilakukan langkah impor, hal ini juga harus di terapkan dalam melakukan langkah impor daging sapi, demikian kata Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani.

Ia mengatakan bahwa dalam mengeluarkan izin impor daging sapi perlu untuk melihat secara pasti kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sehingga langkah impor tersebut sesuai dengan permintaan dalam negeri dan tidak berdampak pada turunnya harga sapi lokal.

Jaga Kestabilan Harga Gabah Petani di Tengah Panen Raya, Mentan Langsung Turun Lapangan.

"Langkah impor itu harus sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena kemauan dari orang-orang tertentu saja. Kalau itu yang terjadi maka lonjakan impor pangan khususnya impor daging pasti akan terus terjadi," demikian kata Hamdani di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa(7/3).

Seperti yang diketahui sejak awal tahun 2017 yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan rekomendasi impor sapi bakalan 147.125 ekor, yang diberikan kepada 23 perusahaan.

Dari total rekomendasi impor ini yang dikeluarkan pada bulan januari yang lalu sebanyak 101.125 ekor sapi bakalan itu diberikan kepada 18 perusahaan dan pada bulan februari rekomendasi impornya sebanyak 46.000 ekor sapi bakalan yang diberikan kepada 5 perusahaan.

Dengan melihat tingginya tingkat konsumsi daging segar masyarakat saat ini, maka pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian akan mengeluarkan rekomendasi impor hingga 700.000 ekor sapi bakalan di sepanjang tahun 2017.

Sementara pada tahun 2016 yang lalu pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi impor sapi bakalan hingga 600.000 ekor kepada 40 perusahaan, namun baru terealisasi hanya 522.288 ekor.***