Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bekal Pengalaman Ekonomi Sandiaga Uno Cocok Jadi Wapres Pengganti Gibran
Nasional
21 jam yang lalu
Bekal Pengalaman Ekonomi Sandiaga Uno Cocok Jadi Wapres Pengganti Gibran
2
Reses di Jagakarsa, Yuke Yurike Terima Keluhan Warga soal Banjir hingga Anak Putus Sekolah
Metropolitan
22 jam yang lalu
Reses di Jagakarsa, Yuke Yurike Terima Keluhan Warga soal Banjir hingga Anak Putus Sekolah
3
Julizar Idris Nilai Pengalaman Politik dan Keilmuan Prof. Dasko Relevan dalam Bursa Cawapres
Nasional
14 jam yang lalu
Julizar Idris Nilai Pengalaman Politik dan Keilmuan Prof. Dasko Relevan dalam Bursa Cawapres
4
Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Menteri Agus Dorong Pelayanan Publik Makin Dekat dengan Masyarakat
Umum
14 jam yang lalu
Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Menteri Agus Dorong Pelayanan Publik Makin Dekat dengan Masyarakat
5
Kembali ke Stadion Tuah Pahoe, Mundari Karya Harap Tuah Kandang Dongkrak Posisi Kalteng FC
Sepakbola
14 jam yang lalu
Kembali ke Stadion Tuah Pahoe, Mundari Karya Harap Tuah Kandang Dongkrak Posisi Kalteng FC
6
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
3 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jabodetabek Hari Ini
Home  /  Berita  /  Badminton

Diskusi UU Minerba, Pengamat: Selama Ini SDA Dikelola Asing, Harusnya Bisa Diperdayakan Bagi Bangsa Indonesia

Diskusi UU Minerba, Pengamat: Selama Ini SDA Dikelola Asing, Harusnya Bisa Diperdayakan Bagi Bangsa Indonesia
Diskusi publik di Press Room DPR.
Selasa, 14 Maret 2017 17:22 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Heni Sri Hartati mengatakan pengolahan smelter untuk Sumber Daya Alam (SDA) secara alami harus diberdayakan di Indonesia.

Pasalnya, sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara masih dikelola oleh pihak asing.

"Yang pokok dulu diutamakan, bahwa seluruh sumber daya alam yang ada di perut bumi indonesia secara natural tidak boleh dipindah tangankan," ujar Pengamat Ekonomi Heni Sri Hartati, saat diskusi tentang Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), dimedia center, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Dengan adanya PP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Heni menilai, untuk menjalankan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka Pemerintah harus segera membangun smelter dalam pengolahan sumber daya alam di indonesia. "Pemerintah yang membangun smelter nya, sehingga nanti pembangunan di sumber daya alam ini amanat pasal 33 di UUD 1945 bisa konsisten dilakukannya," katanya.

Heni menilai, sangat tidak mungkin jika sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam yang luar biasa hanya bisa mendapatkan keuntungan yang tidak masuk akal.

"Jadi tidak mungkin sebuah negara yang punya kekayaan luar biasa hanya mendapat kekayaan 5% itu tidak masuk akal," ucapnya. ***

wwwwww