Belum Bisa Ambil Keputusan Soal Konflik Tanah Ulayat Suku Sakai, Gubernur Riau: Berikan Data yang Lengkap ke Provinsi

PEKANBARU - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengaku belum bisa mengambil keputusan terkait konflik perampasan tanah ulayat masyarakat Suku Sakai di Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Pasalnya, konflik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat kabupaten karena berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak.

"Kemarin itu kami pengen tahu, nggak bisa langsung kita putuskan karena di dalamnya itu menyangkut kepentingan pemerintah pusat dan kabupaten," kata Andi Rachman kepada GoRiau.com di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (16/3/2017) pagi.

Orang nomor satu di Riau ini pun meminta ratusan massa yang mengaku berasal dari Suku Sakai itu untuk memberikan data lengkap tanah ulayat yang digugat tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Berikan data yang lengkap ke provinsi. Nanti kita adakan pertemuan," tuturnya.

Sebelumnya, ratusan massa Suku Sakai yang menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau meminta Pemprov Riau untuk memanggil seluruh pihak terkait konflik perampasan tanah ulayat mereka dalam kurun waktu seminggu.

Ini menjadi tuntutan mereka sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi bersama Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Haroffie yang mewakili Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (15/3/2017) sore.

"Mereka berjanji kepada kami akan memanggil seluruh pihak terkait konflik ini paling lama minggu depan, tapi tanggalnya belum dipastikan. Kalau ini tidak dipenuhi sesuai lama waktu yang dijanjikan, kami akan datang lagi (berjalan kaki, red)," kata Ketua Persatuan Suku Sakai Menggugat, Dabson di Kantor Gubernur Riau, Rabu (15/3/2017) sore.

Dabson mengatakan, pihaknya kini masih mau mencoba memberikan kepercayaan kepada Pemprov Riau untuk menuntaskan konflik ini dengan menyelidiki secara tuntas Hak Guna Usaha (HGU) PT Ivo Mas Tunggal dan menjelaskan letak permasalahannya terkait 24ribu hektare lahan yang berkonflik dengan Suku Sakai.

"Kalau tidak ditepati, kami tidak akan percaya lagi dengan pemerintah. Itu sama saja tidak menghargai kami sebagai masyarakat," tegasnya. ***