Kamis Depan Bahas Konflik Suku Sakai Kandis, Gubernur Riau Makin Penasaran: Ada Apa Sebetulnya?

PEKANBARU - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman semakin penasaran dengan duduk perkara dugaan perampasan tanah ulayat yang diadukan oleh Suku Sakai di Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Rabu (15/3/2017) kemarin.

Kata Andi, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memanggil seluruh pihak terkait konflik tanah ulayat Suku Sakai itu pada Kamis, (23/3/2017) mendatang. Diantaranya akan diundang perwakilan Suku Sakai yang digawangi Dabson (Ketua Persatuan Suku Sakai Menggugat), Batin Suku Sakai Kandis, perwakilan mahasiswa Sakai Riau, PT Ivo Mas Tunggal, Pemerintah Kabupaten Siak, dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

"Rencananya kamis depan (23/3/2017) diadakan pertemuan. Kamis nanti akan ada titik temunya dan ada apa sebetulnya," kata Andi Rachman kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (16/3/2017) siang.

Sembari menunggu hari pelaksanaan pertemuan itu, Andi pun meminta masing-masing pihak terkait untuk melengkapi bukti-bukti yang ada kaitannya dengan konflik tanah ulayat tersebut.

"Berikan data yang lengkap kepada provinsi. Seperti ada bahan yang pernah dibuat masyarakat Sakai dan pembuat usulan itu masih hidup atau tidak. Dan siapa yang tahu duduk persoalan ini," tuturnya.

Sebelumnya, ratusan massa Suku Sakai yang menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau meminta Pemprov Riau untuk memanggil seluruh pihak terkait konflik perampasan tanah ulayat mereka dalam kurun waktu seminggu.

Ini menjadi tuntutan mereka sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi bersama Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Haroffie yang mewakili Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (15/3/2017) sore.

"Mereka berjanji kepada kami akan memanggil seluruh pihak terkait konflik ini paling lama minggu depan, tapi tanggalnya belum dipastikan. Kalau ini tidak dipenuhi sesuai lama waktu yang dijanjikan, kami akan datang lagi (berjalan kaki, red)," kata Ketua Persatuan Suku Sakai Menggugat, Dabson di Kantor Gubernur Riau, Rabu (15/3/2017) sore.

Dabson mengatakan, pihaknya kini masih mau mencoba memberikan kepercayaan kepada Pemprov Riau untuk menuntaskan konflik ini dengan menyelidiki secara tuntas Hak Guna Usaha (HGU) PT Ivo Mas Tunggal dan menjelaskan letak permasalahannya terkait 24ribu hektare lahan yang berkonflik dengan Suku Sakai.

"Kalau tidak ditepati, kami tidak akan percaya lagi dengan pemerintah. Itu sama saja tidak menghargai kami sebagai masyarakat," tegasnya. ***