Jika Pungli Masih Dibiarkan, Rencana Kemenpar Bangun Wisata Halal di Sumbar Bisa "Hancur"

PADANG - Beberapa tahun terakhir pihak Kementerian Pariwisata dan Pemprov Sumbar tengah gencar-gencarnya melakukan pengembangan destinasi Wisata di Sumatera Barat.

Bahkan Provinsi yang namanya sudah mendunia karena ciri khas kuliner rendang tersebut, sedang gencar promosi menjadikan Minang Kabau sebagai kawasan wisata halal.

Sementara, objek wisata lainnya bahkan digadang-gadangkan oleh Kementerian pimpinan Arief Yahya sebagai destinasi "10 Bali Baru". Lokasi tersebut yakni kawasan Mandeh.

Namun cita-cita besar yang menelan anggaran dari uang rakyat tersebut, tidak diimbangi dengan pelayanan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjungnya. Salah satunya adalah masih maraknya pungli di kawasan pariwisata tersebut.

Salah satu warga Pekanbaru, sebut saja Ana, mengutarakan kekesalannya dengan masih maraknya pungli, seperti parkir liar, pungutan uang tak resmi saat masuk ke kawasan wisata. "Saat liburan dengan keluarga, beberapa jalan masuk lokasi masih ada oknum meminta uang tak resmi dan tidak pakai karcis," ujar Ana, Sabtu (01/04/2017) di Pekanbaru.

Pungli ini kata dia, juga terjadi di areal parkir yang tidak resmi dan belum menggunakan karcis. Padahal sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu, Wakil Gubernur Sumbar sudah komit akan memberantas aksi-aksi pungli tersebut.

Tentunya agar sektor pariwisata ini bisa menjadi andalan untuk "dijual" kepada wisatawan, dengan cara menghilangkan semua jenis pungutan liar (pungli).

"SSektor wisata jangan sampai ada pungutan liar," tegas Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dilansir Padang Ekspres, Selasa (25/10/2016) yang lalu.

Mantan Bupati Pesisir Selatan menambahkan, jika dalam sektor wisata terdapat pungli, hal itu akan meruntuhkan apa yang telah dibangun oleh masyarakat dan Pemprov Sumbar sendiri.

Dia pun saat itu mencontohkan, bentuk pungli di sektor wisata yang begitu berkembang di Sumbar. Yakninya parkir liar, uang masuk ke tempat objek wisata yang tidak diatur oleh pemerintah, premanisme di lokasi wisata, dan beragam bentuk pungutan lain yang tidak jelas dasar hukumnya.

"Sumbar harus bentuk tim Satgas Saber untuk menumpas pungli di sektor wisata," sebut Nasrul Abit.

Dia menyadari bahwa pembersihan pungli di Sumbar bakal mendorong percepatan mencapai tujuan wisata halal.

"Sumbar sebagai destinasi wisata halal sudah disepakati. Dari hasil Kompetisi Wisata Halal Nasional 2016, Sumbar berhasil memenangi 4 kategori halal. Jangan sampai gara-gara pungli, citra pariwisata sumnbar menjadi rusak," tandasnya. ***