Bantuan Sapi Potong di Riau Capai Rp7 Miliar, Sekdaprov Ngaku tak Tahu, Patrianov Segera Dipanggil

PEKANBARU - Anggaran pengadaan sapi potong untuk masyarakat di Riau sudah digelontorkan sekitar Rp7 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017. Sayangnya sampai saat ini, tidak ada indikator yang jelas terhadap keberhasilan program sapi potong ini.

Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengaku tidak tahu ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan program tersebut.

"Nanti saya cek dengan Pak Patrianov (Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, red). Saya belum dapat informasi," kata pria kelahiran Indragiri Hilir ini kepada GoRiau.com di kediaman Gubernur Riau Pekanbaru, Selasa (4/4/2017).

Menurutnya, mekanisme pemberian hibah harus sesuai hasil verifikasi atau yang dikenal dengan istilah by name by addres. Pasalnya, penyaluran bantuan hibah harus benar-benar disalurkan dengan tepat.

"Hibah harus jelas by name by addres, verifikasi dan orang-orang yang berhak," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya pengadaan sapi potong yang dilakukan setiap tahun ini, nampaknya belum memberi dampak yang disignificant terhadap kebutuhan daging di Riau. Uniknya, meski setiap tahun dianggarkan, Riau tetap saja ''mengimport'' sapi dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, bahkan Lampung. Bukan saja untuk kebutuhan kurban, untuk kebutuhan sehari-hari, Riau tetap harus mendapat suplay dari daerah lain.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Ir Noviwaldy Jusman saat dikonfirmasi GoRiau.com, Selasa (4/4/2017) mengakui kalau tahun ini ada penganggaran untuk sapi potong. ''Kalau tak salah angkanya Rp7 miliar, tapi angka pastinya saya tak ingat. Sekitar itulah,'' ujarnya.

Saat ditanya apakah program sapi potong ini untuk langsung dipotong atau pembibitan, Noviwaldy menjelaskan, program itu adalah untuk pembibitan, artinya saat disalurkan untuk warga bukan langsung dipotong, tapi dibibitkan sehingga kedepan Riau diharapkan bisa swasembada daging khususnya sapi.

''Saya pernah mempertanyakan ini. Ini bantuan sapi potong ke masyarakat, sapi potong untuk apa? Bantuan ini rentan penyimpangan dan tak punya indikator,'' jelasnya.

Seharusnya Dinas Peternakan Riau memiliki indikator yang jelas seperti di Lombok yang punya program 1 juta sapi, 2 juta sapi dan jelas ketentuannya, termasuk adanya aturan sapi betina tidak boleh dipotong.

''Jadi wajar saja kalau Riau sampai saat ini masih mengimpor sapi dari Sumbar dan Lampung karena di Riau banyak program sapi tak jelas. Dan pengawasan internal terhadap sapi-sapi yang dibagi ke masyarakat tak berkembang, makin banyak tapi malah semakin banyak pula yang hilang, tak tahu ujung rimbanya,'' jelasnya.

Dikatakannya, sapi potong berdasarkan info yang diterimanya, diberikan ke masyaraiat dan sudah menjadi hak yang bersangkutan. ''Kalau ini benar terjadi, sudah rusaklah Riau ini. Sapi yang diberi melalui APBD harusnya diaudit, termasuk yang saya salurkan ke masyarakat dicek juga. Jangan-jangan sudah tidak ada. Jangan-jangan ada yang jatuh diseruduk kasus sapi nantinya,'' tegasnya. ***