Keberatan dengan Pencekalan Novanto, DPR Akan Surati Jokowi

JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto dicekal berpergian ke luar negeri. Pencekalan itu terkait dengan pengusutan kasus korupsi e-KTP oleh KPK.

Pimpinan DPR merasa keberatan dengan pencekalan Novanto tersebut dan akan menyurati Presiden Joko Widodo.

''Pimpinan dewan akan lakukan kirim surat terkait nota keberatan dan rapat konsultasi dengan presiden. Ini dalam rangka melindungi dan menjaga ketatanegaraan kita dan kepastian hukum khususnya terhadap DPR RI karena lembaga pengawas tertinggi yang di dalamnya apabila gangguan, lembaga lain juga terganggu," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017), seperti dikutip dari detik.com.

Sikap itu awalnya dari nota keberatan yang disampaikan Fraksi Golkar di DPR. Usai menerima nota keberatan, DPR menggelar rapat badan musyawarah hingga malam ini.

''Kita merasa ini memerlukan sikap kompak dan dewan secara resmi. Karena itulah, berdasarkan rapim kami undang Bamus di mana Alhamdulillah hampir semua fraksi hadir dan baru saja selesai. Kami ingin ambil suatu sikap, paling tidak sikap Bamus sehingga mewakili dan baru selesai,'' ujar Fahri.

Fahri yang didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pencekalan Novanto mengganggu kinerja DPR.

''Perlu dicatat, pencegahan dapat mengganggu kerja kelembagaan dan memperburuk citra DPR. Tidak saja di dalam namun di luar negeri. Dengan cekal, Novanto tidak bisa pergi,'' ujar Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut keterangan Novanto sangat diperlukan terkait dengan proses penyidikan Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Untuk itulah, Novanto dicegah bepergian ke luar negeri.

"Kenapa KPK memutuskan untuk melakukan pencekalan? Itu lebih karena untuk penyidikan dalam kasusnya AA (Andi Agustinus)," kata Alex di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/4).

"Kami melihat bahwa keterangan dari SN (Setya Novanto) itu sangat diperlukan ketika nanti penyidik untuk memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan maupun nanti pada saat proses persidangan. Itu alasan kenapa SN dilakukan pencekalan," imbuh Alex menjelaskan.***