Biaya Pencitraan Puan Maharani Ternyata Capai Rp2,4 Miliar, CBA: Boros dan Tak Ada Efeknya

JAKARTA - Dalam sebuah kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan Tiga nilai revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, ketiga nilai tersebut dalam pidato yang berapi-api ala Soekarno menurutnya harus terus diupayakan menjadi budaya baru keseharian masyarakat.

Sangat disayangkan semangat revolusi mental yang dipekikan Puan Maharani dalam orasinya tersebut tidak sejalan dengan kinerja Kementerian yang dipimpinnya. Publik nampaknya harus menunggu lebih sabar lagi terkait gebrakan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Selain minim gebrakan, ditengarai dalam berbagai program yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan banyak ditemukan penyimpangan yang berpotensi kepada kerugian negara.

Misalnya, dalam program produksi layanan iklan masyarakat yang dijalankan Menko PMK melalui satuan kerja Revolusi Mental sangat janggal. Untuk program tersebut Menko PMK menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 miliar dan uang negara yang dihabiskan mencapai Rp2.399.800.000.

"Proyek layanan iklan masyarakat tersebut dijalankan oleh PT. Gemini Satria Film yang beralamat di Jl. Pintu Air II No. 34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta," ujar Koordinator Investigasi CBA (Center for Budget Analysis), Jajang Nurjaman, kepada GoNews.co, Kamis (18/5/2017) di Jakarta.

Nilai proyek untuk pembuatan iklan layanan masyarakat yang mencapai angka Rp2,3 miliar lebih tersebut kata Jajajng, dinilai terlalu mahal dan sangat boros.

"Jadi kami dari Center for Budget Analysis menilai, program Menko PMK bisa saja cukup mengeluarkan anggaran senilai Rp.1,7 miliar. Boros dan gak ada efeknya," tukasnya.

Jadi kata dia, ada pemborosan uang negara sebesar Rp790 juta lebih terkait program layanan iklan masyarakat Menko PMK. "Kita berharap menteri Puan Maharani lebih serius lagi menjalankan pungsinya sebagai menteri, jangan sampai program-program yang dilaksanakan hanya dijadikan alat penciteraan semata agar terlihat oleh masyarakat ada kerjanya," pungkasnya. ***