Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rohmalia Pecahkan Rekor Dunia Cricket di Seri Bali Bash International
Olahraga
16 jam yang lalu
Rohmalia Pecahkan Rekor Dunia Cricket di Seri Bali Bash International
2
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
16 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
3
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
Olahraga
16 jam yang lalu
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
4
Kembali Unjuk Kebolehan, Aditya Kalahkan Pecatur Kawakan GM Thien Hai Dao
Olahraga
10 jam yang lalu
Kembali Unjuk Kebolehan, Aditya Kalahkan Pecatur Kawakan GM Thien Hai Dao
5
Seleksi Lokakarya Wasit dan Asisten Wasit Liga 3 Tahun 2023/2024 Bergulir
Olahraga
10 jam yang lalu
Seleksi Lokakarya Wasit dan Asisten Wasit Liga 3 Tahun 2023/2024 Bergulir
6
Hadapi Uzbekistan di Semifinal, Timnas U 23 Indonesia Diharapkan Bisa Tampil Seperti Lawan Korsel
Olahraga
7 jam yang lalu
Hadapi Uzbekistan di Semifinal, Timnas U 23 Indonesia Diharapkan Bisa Tampil Seperti Lawan Korsel
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pasca Sidang Ahok, Jokowi Harus Segera Evaluasi Jabatan Kejagung

Pasca Sidang Ahok, Jokowi Harus Segera Evaluasi Jabatan Kejagung
Presiden Joko Widodo
Kamis, 18 Mei 2017 19:25 WIB
JAKARTA - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, beredarnya video pernyataan Walikota Bandung Ridwan Kamil tentang begitu berkuasanya Partai Nasdem dikarenakan memiliki media dan Kejaksaan menguatkan kekhawatiran sejumlah pihak terkait adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat institusi penegak hukum jika dipegang oleh pejabat yang berasal partai politik. Pasalnya, dari isi video yang banyak tersebar tersebut secara jelas ada kekhawatiran besar dari Ridwan Kamil jika tidak menerima pinangan dari Partai Nasdem.

''Segala kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti ini harus di waspadai, karena tidak menutup kemungkinan kejadian ini bisa saja terjadi dan menimpa calon lain yang akan maju dalam pilkada, jika hal ini terus dibiarkan bukan hanya akan memicu kegaduhan politik yang baru, namun para calon kandidat juga akan merasa tersandera secara politik maupun hukum,'' tutur Jajat.

Jajat menilai, disatu sisi juga banyak pihak yang tidak puas atas kinerja Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Prasetyo Edi yang tidak berjalan maksimal, bahkan akhir-akhir ini terkesan terbawa arus politis seperti dalam penanganan proses hukum terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu, jika hal ini dibiarkan berlarut, bukan hanya bukan hanya akan merusak citra Presiden Jokowi, tapi marwah penegakan hukum juga akan mulai pudar.

''Untuk mencegah terjadinya kegaduhan politik baru serta menjaga marwah institusi penegak hukum supaya tidak terlibat dalam politik praktis, dan mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang saya kira ini adalah momentum yang pas bagi Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi jabatan Kejagung,'' tutup Jajat. (rls)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:GoNews Group, Pemerintahan, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/