Legislator Senayan Dianggap Tak Peduli Nasib Rakyat, Rapat Pembahasan APBN Hanya Akal-akalan

JAKARTA - Para legislator yang berkantor di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan dianggap tidak peduli dengan nasib rakyat Indonesia.

Selain hanya mempertontokan egoisme, kepentingan pribadi dan partai politiknya, untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pun bejibun anggota DPR RI yang tidak hadir.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengkritik keras cara dan kinerja DPR yang selalu berleha-leha dan tak peduli dengan para konstituennya itu.

Timboel menjelaskan, dalam rapat pembahasan rancangan APBN 2018 itu tercermin rendahnya komitmen anggota DPR RI untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Padahal, itu adalah sebuah rapat yang penting, karena untuk menentukan asumsi-asumsi ekonomi makro Indonesia di 2018, seperti pertumbuhan ekonomi, lifting minyak, tax ratio, inflasi, dan lain sebagainya," ujar Timboel Siregar seperti dikutip GoNews.co dari Rmol.co, Selasa malam (30/5/2017).

Dalam rapat itu, lanjut dia, seluruh fraksi menyatakan pendapatnya dengan berbagai alasannya. Namun ada satu fraksi yang walk out dari sidang tersebut yaitu fraksi PKS. Tahu enggak alasannya?

"Alasannya hanya karena pimpinan sidang DPR tersebut adalah Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR asal PKS yang sedang bermasalah dengan PKS. Kapan ya kepentingan rakyat didahulukan daripada kepentingan partai? Wakil rakyat atau wakil partai sih tuh mereka," ujar Timboel.

Dalam rapat paripurna RAPBN 2018 itu, lanjut Timboel, tidak hanya diwarnai oleh walk out-nya PKS dari ruang sidang, tetapi ternyata ada sebanyak 327 anggota DPR yang tidak hadir.

"Dari 560 orang anggota DPR, 327 anggota tidak hadir. Berarti yang hadir hanya 233 orang, kurang dari 50 persen,” katanya.Timboel menjelaskan, ketidakdisiplinan anggota DPR ini tidak hanya hari itu saja terjadi, tetapi sudah terjadi pada rapat-rapat paripurna sebelumnya.

Tetapi kok tetap saja elit partai di Senayan masih terus meminta penambahan jumlah kursi di DPR menjadi 579 kursi dengan mengotak-atik revisi UU MD3, meminta naik 19 kursi dari 560 kursi saat ini.

"Buat apa nambah jumlah kursi di DPR yang akan meningkatkan anggaran anggota DPR menjadi lebih besar lagi, sementara disuruh rapat ngurusin rakyat aja pada nggak mau. Rakyat butuh pembangunan, butuh dana untuk kesejahteraan. Daripada buat anggota DPR mendingan buat rakyat,” ujarnya.

Menurut Timboel, rakyat harus menolak keinginan DPR tersebut, yang hanya mementingkan diri sendiri. Jumlah kursi yang semakin banyak di DPR dipastikan tidak akan berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat. "Itu sih akal-akalan politisi saja supaya peluang ke Senayan di 2019 nanti lebih besar lagi,” tandasnya. ***