Gerakan Perlindungan Anak Seluruh Indonesia Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kebijakan Sekolah 8 Jam

JAKARTA - Rencana pemerintah mengeluakan kebijakan 8 jam 5 hari sekolah dalam dunia pendidikan perlu di kaji ulang. Pasalnya, Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) harus melakukan riset sebelum mengambil keputusan, hal itu di sampaikan Gerakan Perlindungan Anak Seluruh Indonesia (Generasi), Ena Nurjanah di Jakarta, Senin, (12/6/2017).

"Jika pemerintah ingin membuat kebijakan baru yg mempengaruhi hajat hidup orang banyak seharusnya tidak mengabaikan langkah-langah penting untuk melakukan kajian dan penelitian yang komorehensif terlebih dahulu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

Menurut eks Sekretaris di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Sering kali pemerintah mengabaikan kajian dan penelitian ketika menerapkan satu kebijakan.

"Wajar saja kalau kebijakan tersebut sering kali mendapat penolakan dan akhirnya ada tarik ulur penerapannya oleh pemangku kebijakan. Hal ini justru semakin membingungkan masyarakat luas," ucapnya.

Seharusnya lanjut Ena, pemerintah dalam membuat satu kebijakan khususnya persoalan pendidikan lebih mengutamakan kecermatan, hal itu agar tidak terjadi kondisi yang sebaliknya,

"Dimana Anak tidak merasa mendapatkan pendidikan terbaik, mereka justru menjadi pihak yang paling menderita dengan kebijakan yang sering berubah," jelasnya.

Pendidikan tambah Ena, merupakan hak setiap anak, namun pemerintah pun jangan mengabaikan hak seorang anak dalam melakukan aktifitas berkreasi.

"Justru anak perlu diajarkan hidup dalam dunia nyata di luar sekolah, anak butuh tempat mengaplikasikan nilai-nilai yang ia dapat di sekolah, anak butuh belajar brsosialiasi di dunia nyata yang akan membuatnya semakin mengerti kehidupan," terangnya.

Sebelumnya, Mendikbud, Muhadjir mewacanakan 8 jam 5 hari sekolah karena Mendikbud menilai perlunya memberikan waktu yang cukup utntuk anak brinteraksi dengan orang tua pada hari sabtu-minggu karena orang tua yang rata-rata juga sudah 5 hari kerja.

Selain itu Mujahir menuturkan kebijakan tersebut merupakan merupakan bagi dari Program Penguatan Pendidikan Karakter. ***