Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
2
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
Olahraga
18 jam yang lalu
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
3
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
Olahraga
17 jam yang lalu
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
4
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
DKI Jakarta
20 jam yang lalu
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
5
Chand Kelvin dan Dea Sahirah Sudah Resmi Bertunangan
Umum
17 jam yang lalu
Chand Kelvin dan Dea Sahirah Sudah Resmi Bertunangan
6
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PHK Koran Sindo, DPR Minta Menaker Hanif Dhakiri Sanksi Perusahaan

PHK Koran Sindo, DPR Minta Menaker Hanif Dhakiri Sanksi Perusahaan
Istimewa.
Rabu, 09 Agustus 2017 12:30 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M.Hanif Dhakiri untuk memanggil managemenKoran Sindo terkait dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada karyawannya.

Menurut kabar, perusahaan melakukan PHK secara semena-mena, tanpa etika dan rasa hormat sedikitpun atas jasa dan kerja keras para pekerja yang telah membesarkan Koran Sindo selama ini. Apalagi PHK dilakukan saat pekerja akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

"Tidak ada penghormatan sedikitpun dari MGM Sindo pada pekerja yang akan merayakan hari kemenangan umat Islam ini, padahal menjelang Idul Fitri harusnya mereka menerima THR atau bonus, tetapi sebaiknya justru yang mereka terima surat PHK sepihak tanpa alasan jelas," tegas Irma Suryani pada wartawan di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Dengan kondisi tragis itu, Irma berjanji siap memfasilitasi perwakilan pekerja Sindo untuk dapat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI segera di awal masa sidang Agustus tahun Ini.

Karena itu dia mengingatkan agar menteri Ketenagakerjaan tidak hanya sekedar membantu pekerja untuk memperoleh hak-haknya melalui pengadilan industrial, namun juga memberikan teguran keras dan sanksi administrasi pada perusahaan yang tidak taat hukum Ini.

"Karena peristiwa ini akan menjadi preseden buruk terhadap hubungan kerja yang saling menghormati antara pengusaha dan pekerja," pungkasnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/