Senator Riau Desak Pemerintah Pusat Keluarkan Kebijakan Perdagangan Lintas Batas di Kepulauan Meranti

JAKARTA - Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal perdagangan di lintas batas, khususnya di Kepulaun Meranti, Senator Riau Abdul Gafar Usman, menilai masih belum berpihak dan memberatkan masyarakat.

Pasalnya kata Gafar Usman, Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, akan lebih mudah memperoleh pasokan sembilan bahan pokok dari negara tetangga tersebut dibandingkan harus memasok dari pulau Jawa atau Sumatera lainnya.

"Kendalanya adalah pertama soal harga, kedua soal waktu. Bisa dibayangkan, pasokan sembako dari dua negara yakni Malaysia dan Singapura, itu lebih murah dan waktunya tidak lama. Tapi kan ini berbenturan dengan aturan pemerintah," ujarnya saat menyampaikan laporan hasil kungkernya ke Riau di Sidang Paripurna DPD RI ke -14 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Untuk itu lanjut Gafar Usman, masyarakat Kepulauan Meranti sangat membutuhkan kebijakan dan aturan yang memudahkan dalam hal pasokan sembako tersebut.

"Yang paling utama adalah terkait permasalahan masuknya bahan pokok seperti gula, bawang, beras dan bahan makanan lainnya ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang saat ini tidak diizinkan oleh pemerintah," tukasnya.

"Oleh karena itu kami para Anggota DPD RI Dapil Riau, mewakili pemerintah daerah berharap kepada DPD RI, agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Perdagangan RI, Dirjen Bea Cukai dan instansi terkait lainnya agar Kabupaten tersebut diberikan kebijakan khusus," paparnya.

Hal ini kata dia, diperlukan dan sangat mendesak, dengan harapan agar harga bahan-bahan pokok lebih murah dibandingkan dengan bahan pokok yang datang dari Sumatera atau Jawa.

"Jangankan dari Jawa atau Pulau Sumatera lainnya. Sedangkan sembako yang dipasok dari Riau sendiri seperti Kota Pekanbaru, itu masih dirasakan masyarakat sangat mahal," tandasnya.

Bukan hanya harga, tapi kata Gafar sangat menyita waktu dan terkadang bahan makanan yang dikirim juga rusak karena terlalu lama dalam perjalanan.

"Kami sangat berharap, Pemerintah benar-benar serius dan memperhatikan permasalahan ini," pungkasnya. ***