Marak Penipuan terhadap Jamaah, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Biro Perjalanan Haji dan Umrah

JAKARTA - Berkaca dari kasus First Travel dengan korban jemaah umroh mencapai puluhan ribu orang, maka biro-biro perjalanan haji dan umroh perlu dievaluasi. Hal ini juga seperti yang biasa dilakukan perbankan, kalau memberikan bunga tinggi biasanya banknya mau collaps.

"Sama seperti itu biro-biro perjalanan yang memberi harga murah, jangan-jangan juga mau collaps. Mereka umumnya hanya memanfaatkan situasi. Justru iming-iming besar itu lebih membahayakan. Biro-biro perjalanan yang memberi janji-janji lebih justru perlu diwaspadai," ujar anggota DPR Sungkono menanggapi kasus First Travel, Rabu (30/8/2017).

Politisi PAN dari Dapil Jatim ini juga menyebutkan, masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia ini dijadikan peluang oleh pengusaha travel untuk berbuat kecurangan. Model perusahaan umroh dan haji semacam multi level marketing (MLM) banyak dijumpai, Karena itu dia berharap masyarakat harus lebih berhati-hati.

Menurut Sungkono, kemasannya bisa saja berorientasi misi keagamaan seperti umroh tapi pengalaman di Indonesia seperti MLM dan bentuk lain yang merugikan masayarakat.

Ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, dan mereka tergoda dengan rayuan dan janji-janji yang lebih murah. "Masyarakat pasti mudah tertarik dan senang apalagi dengan persoalan haji yang daftar tunggunya lama. Kondisi dan situasi inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu," jelas Sungkono.

Pihaknya mengakui belum tahu proses hukum yang akan dijatuhkan kepada FT ini, namun berharap masyarakat hati-hati, kasus ini sebagai pengalaman dan informasi yang bisa diambil hikmahnya. "Jangan mudah mendengar atau mempercayai promo-promo yang tidak masuk akal," tandasnya.

Kepada pemerintah, dia mengharapkan selain mempersiapkan regulasi juga pelaksanaan pengawasan harus lebih ketat. "Pengawasan dan evaluasi kepada biro-biro perjalanan harus lebih ketat, bila kajian menemukan hal yang berpotensi merugikan masyarakat harus ditindak tegas,” tambahnya.

Ia menyambut baik rencana Komisi VIII membentuk Panja Umroh-Haji sebagai upaya mencari jalan terbaik mengatasi kasus-kasus umroh dan haji yang banyak merugikan umat. "Saya berharap masyarakat jangan mudah tergiur dengan janji-janji biro perjalanan yang indah tetapi berakhir dengan penipuan dan menyengsarakan umat," pungkasnya. ***