Ahmad Basarah: Bangsa Besar Harus Mengenali Ideologi Bangsanya Sendiri

PALEMBANG - Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Outbound untuk kalangan mahasiswa yang berlangsung sejak 15 September 2017 di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu malam (17/9/2017), berakhir sudah.

Seluruh peserta sebanyak 100 mahasiswa dari 22 perguruan tinggi di Sumatera Selatan ini pun segera kembali ke kampusnya masing-masing dengan membawa bekal ilmu yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan sosialisasi Empat Pilar.

Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR, Dr. Ahmad Basarah, menutup secara resmi kegiatan ini di Ballroom Hotel Grand Zuri Palembang.

Hadir dalam acara ini anggota MPR Fraksi Partai Golkar H. Hardisoesilo, anggota MPR Kelompok DPD Intsiawati Ayus, Wakil Rektor III Bidang Pendidikan UIN Raden Fatah Dr. Roro Rina Antasari, Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR Tugiyana, Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR Suryani, dan para Dekan fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah, serta para pimpinan perguruan tinggi se Provinsi Sumatera Selatan.

Acara penutupan ini cukup syahdu, di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan pembacaan teks Pancasila. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi, diteruskan kesenian berupa tari Gending Sriwijaya, yaitu tarian selamat datang, yang dibawakan oleh lima mahasiswi (peserta). Kemudian laporan panitia pelaksana disampaikan oleh Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi Tugiyana, di susul kemudian sambutan Rektor UIN Raden Fatah yang disampaikan Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Dr. Roro Rina Antasari, dan gongnya adalah pidato Ketua Badan Sosialisasi Dr. Ahmad Basarah, M.H., dan sekaligus menutup acara sosialisasi ini.

Dalam pidatonya, Ahmad Basarah mengakui bahwa memang benar sosialisasi ini sudah dilakukan sejak 2012, tapi berdasarkan UU N0. 27 Tahun 2009 yang wajib disosialisasi waktu itu adalah pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945 yang telah diubah. Akan tetapi, Ketua MPR RI periode 2009-2014 H. Taufik Kiemas menganggap ada yang lebih penting untuk disosialisasikan kepada bangsa Indonesia daripada sekedar UUD hasil perubahan.

Menurut Basarah, hal itu tak lain adalah Pancasila sebagai dasar Negara, dan kemudian dalam perkembangannya diperkuat lagi dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Jadi, ada empat yang harus disosialisasikan pada periode kepemimpinan MPR Taufik Kiemas, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal. Kalau sebelumnya menggunakan istilah Sosialisi Putusan MPR dan Ketetapan MPR, untuk selanjutnya karena ada empat yang harus disosialisasikan maka diberi nama Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," ujarnya.

"Jadi, Pimpinan MPR waktu itu menganggap perlu sosialisasi secara mendalam tentang prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang bernama Pancasila sebagai akibat di era reformasi telah terjadi penyampingan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Basarah.

Hal itu terjadi menurut Basarah, karena di awal reformasi, kaum reformis telah membuat hipotesa yang keliru. Bahwa Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun dengan sistem otoritarianisme itu jatuh karena Pancasila, karena P-4, dan karena kagiatan lainnya mengatasnamakan Pancasila.

Lalu kemudian, lanjut Basarah, serta merta ada Sidang Istimewa MPR di tahun 1999 yang mencabut TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Pengalaman Penghayatan Pancasila (P4). Tidak ada lagi P4. Lalu, tidak berhenti di situ, setelah P4 dicabut, BP-7 sebagai badan yang secara khusus bertanggung jawab untuk menyosialisasikan dan membangun mental ideologi pun dibubarkan. Tidak cukup sampai di situ, berikutnya mata pelajaran Pancasila dalam UU Sisdiknas juga dicabut sebagai mata pelajaran pokok. "Maka sempurnalah upaya memisahkan bangsa Indonesia dari ideologinya sendiri," ujar Basarah.

Atas dasar itulah maka MPR pada 2014 mengambil inisiatif Pancasila harus dihidupkan kembali. "Maka beruntunglah, adik-adikku, para dosen, pengajar, di Sumatera Selatan ini, khususnya di Palembang. Karena tokoh yang menghidupkan kembali Pancasila dan disosialisasikannya kembali melalui program sosialisasi Empat Pilar ketika MPR dipimpin oleh “Wong Kito Galo” bernama H. Taufik Kiemas, almarhum," ungkap Basarah disambut tepuk tangan para peserta.

Menurut Basarah, tanggung jawab melaksanakan sosialisasi ini ada pada lembaga eksekutif. Tapi, karena sebelumnya tidak ada kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah, maka berdasarkan pasal 15 ayat 1 huruf e UU No. 27 Tahun 2009 jo UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2017 tentang MD3 maka anggota MPR RI wajib melaksanakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar, yang salah satu metodenya adalah outbound.

Namun, sejak 7 Juni lalu, pemerintah telah membentuk badan khusus untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila, yang diberi nama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ((UKP PIP). Badan ini dipimpin Dr. Yudi Latief. Dengan demikian, saat ini, ada dua lembaga negara melaksanakan tanggung jawab melaksanakan sosialisasi ideologi bangsa, Pancasila. Pertama MPR, payung hukumnya UU MD3, dan kedua UKP PIP dengan payung hukumnya Perpres 53 Tahun 2017.

“Keduanya punya payung hukum, dan kita akan bekerjasama untuk memantapkan ideologi Pancasila,” ucap Basarah.

Kepada para peserta sosialisasi, Basarah berharap, seluruh materi yang ditelah dapatkan hendaknya tidak berhenti sampai di sini. Karena, tidak mungkin ideolagi Pancasila yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara hanya disosialisasikan MPR dan UKP PIP saja, tetapi pemantapan ideologi bangsa semacam ini adalah tanggung jawab kita bersama.

Karena, pelestarian negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini hanya bisa dijamin kepastiannya dan kelanggengannya kalau pemimpinnya mengenal jati diri bangsanya sendiri, termasuk mengenal ideologi bangsanya sendiri.

"Tidak ada negara besar di dunia yang bangsanya tidak mengenal jatidiri bangsanya sendiri," ujar Ahmad Basarah. ***