Fadli Zon Menilai Pidato Presiden Jokowi Pas, TNI tidak Boleh Berpolitik Praktis

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang selama ini dikenal selalu kritis dan bersebarangan dengan Presiden Joko Widodo, kali ini menilai, pidato Presiden Joko Widodo saat HUT ke-72 TNI sudah tepat. Terutama, isi pidato yang mengingatkan agar TNI tidak terlibat dalam politik praktis.

"Pidato seperti itu saya kira pidato Presiden normatif meskipun menyinggung sejumlah hal terkait perlu adanya netralitas dan memang TNI kan harus netral tidak boleh ikut berpolitik," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).

Menurut Fadli, pesan Jokowi hanya berupa penegasan saja untuk TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga sudah menjawab hal itu dalam sambutan singkat setelah upacara HUT ke-72 TNI. Saat itu, Gatot meyakinkan TNI loyal dan setia kepada negara.

"Itu hanya menegaskan saja posisi TNI dalam ketatanegaraan kita, dalam hubungan antarlembaga yang ada sebagai tentara yang netral tidak berpolitik. Itu juga dijawab ya oleh Panglima TNI, TNI tetap sesuai apa yang diharapkan presiden," ucap Fadli.

Fadli bersyukur TNI hingga saat ini masih menunjukkan komitmennya menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Politisi Gerindra itu berharap, dari waktu ke waktu TNI bisa semakin kuat.

"Kita berharap sebagai alat negara, TNI merupakan kekuatan yang bisa menjamin kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke, baik darat, laut, dan udara terhadap berbagai macam ancaman yang bisa terjadi," pungkas Fadli.

Pada saat peringatan HUT TNI, Presiden Joko Widodo meminta agar prajurit TNI tidak ikut dalam politik praktis. TNI adalah milik negara dan seluruh masyarakat sehingga tidak boleh terkotak-kotak oleh politik sempit.

Jokowi mencoba mengingatkan para prajurit TNI mengenai Jenderal Soedirman. Salah satu pahlawan Indonesia ini menjelaskan mengenai jati diri TNI yang masih relevan dengan masa kini dan masa depan, bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara.

"(TNI adalah lembaga) Yang selalu menjaga netralitas politik di era demokrasi sekarang ini," kata Joko Widodo dalam HUT ke-72 TNI, Kamis (5/10).

Menurutnya, seorang TNI harus bisa menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dan membangun kesatuan serta solidaritas antar komponen bangsa.  Dia pun bangga dan terkesima ketika mendengarkan sumpah prajurit untuk setia kepada negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Aparat bersenjata ini untuk tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan, yang taat kepada putusan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 

Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, sumpah ini sangat membanggakan karena memperlihatkan dedikasi TNI untuk bangsa dn negara yang menjaga kemuliaan negara dan kemuliaan bangsa. "Pondasi itulah yang harus dipegang teguh oleh institusi TNI, oleh prajurit TNI," kata Jokowi.

Pondasi ini pulalah yang harus diteladani seluruh rakyat Indonesia. Pondasi ini yang membuat negara Indonesia kokoh berdiri dan kuat meski perubahan jaman kian bergejolak. Pondasi ini pula yng bisa memenangkan NKRI dalam persaingan global. ***