Rakyat Kecewa Lagi, Jokowi Batal Serahkan 6 Ribu Sertifikat Tanah di Deliserdang

Lubukpakam-Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Imran Obos mengaku kecewa batalnya penyerahan sekitar 6.000 sartifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Alun-alun Pemkab Deliserdang yang sedianya direncanakan Sabtu (14/10/2017).

Padahal, masyarakat khususnya Deliserdang sudah sejak lama berharap sartifikat itu diserahkan. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Kabupaten Deliserdang.

"Sebenarnya sartifikat sebanyak itu ada atau tidak? Terus-terang, saya dan masyarakat sangat kecewa. Soalnya, hingga saat ini masyarakat begitu banyak ternanti-nanti. Ironisnya, sudah dua kali ini beredar kabar bahwa Presiden Jokowi akan menyerahkan 6.000 sartifikat tanah bagi masyarakat Sumut, tapi dua kali batal. Jelas ini kesalahan pihak ART/BPN Deliserdang dan Kanwil Sumut," kata Imran Obos kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (13/10/2017).

Imran Obos menduga, batalnya penyerahan sartifikat tanah tersebut karena masih belum semua sartifikat selesai dikerjakan ART/BPN Deliserdang dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

"Tanggal 25 September lalu juga sudah dijadwalkan kalau sartifikat itu akan diserahkan Presiden Jokowi, tapi batal. Padahal, ratusan tenda sudah dipasang Pemkab Deliserdang. Untuk hari Sabtu besok juga batal dan tenda juga sudah terpasang. Akhirnya tenda dibongkar lagi. Kan uang pemkab terbuang percuma. Jadi jangan Presiden yang disalahkan, tapi pihak ART/BPN lah yang tak siap," tegasnya.

Pemborosan juga terjadi pada mobil kelililng pelayanan prona dan tukang ukur. Sebab, sekitar 2.700 sartifikat di Kabupaten Deliserdang belum juga diserahkan.

Untuk itu, tambahnya, DPRD Deliserdang akan segera memanggil kepala ART/BPN Deliserdang untuk rapat dengar pendapat (RDP).

"Ya, kita akan panggil kepala ART/BPN Deliserdang untuk RDP terkait batalnya penyerahan sartifikat tersebut," tandas Obos.

Kabag Umum Pemkab Deliserdang Yudy Hilmawan membenarkan kalau pihaknya sejak kemarin sudah mulai membongkar ratusan tenda yang sudah terpasang. Pembongkaran itu dilakukan karena batalnya Presiden Jokowi membagikan sartifikat tanah.

"Ada 120 gawang yang sudah terpasang yang akhirnya dibongkar lagi. Ini kan gawenya BPN Deliserdang, kita diminta hanya menyiapkan tempat," tutur Yudy.

Yudi tak mau merinci berapa uang Pemkab Deliserdang yang terbuang percuma atas dua kali bongkar pasang tenda.

Kepala ART/BPN Deliserdang yang dikonfirmasi medanbisnisdaily.com tak berada di tempat. Begitu juga pejabat lainnya.

Menurut Andi, salah seorang petugas bahwa Kepala ART/BPN Deliserdang beserta pejabat lainnya sedang ke Kanwil ART/BPN Sumut mengikuti rapat.

"Mungkin rapat terkait batalnya penyerahan sartifikat tersebut. Jadi kalau saya ditanya apa penyebab batalnya penyerahan sartifikat, saya juga gak tahu," tutur Andi.