Jokowi Sebut APBD Dinilai Belum Optimal Gerakkan Ekonomi Daerah, Pemda Diminta Ganti Pola

SIAK - Hadir dalam Rapat Kerja bersama seluruh Bupati/Walikota dan Gubernur se Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengambil poin penting dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dibeberkan Syamsuar juga, sebelum arahan dari Presiden Jokowi, pada kesempatan itu, Selasa (24/10/2017) juga ada arahan langsung dari 3 Menteri Kordinator yakni, Menteri Kordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK.

Arahan Presiden menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum optimal untuk menggerakkan ekonomi. Presiden Joko Widodo menginginkan agar pemerintah daerah (Pemda) mengganti pola agar lebih efektif.

Berkaitan dengan ekonomi yaitu ekspor. Presiden hanya titip, kunci pertumbuhan ekonomi negara sekarang ini bukan di APBN, APBN itu menstimulasi. Kuncinya hanya ada dua sekarang ini, yang pertama ekspor, yang kedua investasi.

"Ekspor kita ini memiliki kesempatan yang baik, tapi memang pasarnya masih melemah,” ujar Syamsuar menirukan apa yang disampaikan Presiden.

lebih lanjut, Presiden menyampaikan komoditas-komoditas Indonesia ini mulai banyak diterima di negara-negara non tradisional. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekspor di negara-negara Afrika, di Asia Tengah, di Eropa Timur yang sudah mulai masuk barang-barang Indonesia.

"Kopi misalnya, naik 20 persen pertumbuhannya, ini bagus sekali. Ia juga menambahkan bahwa kakao yang di dalam negeri saja kurang, sehingga daerah-daerah yang memiliki kebun-kebun kakao tahun depan perlu dilakukan peremajaan," sebut Syamsuar menyampaikan arahan Jokowi.

Memasuki tahun ke-4, Pemerintahan Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan saat ini tidak lagi Jawa Sentris tetapi sudah berorientasi Indonesia Sentris.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang ada. Pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.***