KPM Desak BNN Sumut Tahan Ketua DPRD Palas, Sekwan dan Kasubag Umum Dewan

PADANG LAWAS - Koalisi Pergerakan Mahasiswa (KPM) Padang Lawas melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Palas, Jalan Karya Pembangunan, Kamis (26/10/2017).

Dalam orasinya, mereka mendesak aparat penegak hukum menahan Ketua DPRD Palas H. Syahwil Nasution karena positif mengunakan narkoba sesuai hasil pemeriksaan test urine oleh pihak BNNP Sumut ketika berlangsungnya razia di tempat hiburan malam, Minggu(22/10/2017) di Diskotik Delta Jalan Ir Juanda Medan bersama Tim Gabungan dari Denpom dan Poltabes Medan.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa juga mendesak Badan Kehormatan Dewan(BKD) merekomonfasikan pencopotan terhadap Ketua DPRD Palas H. Syahwil Nasution karena diduga melanggar kode etik DPRD dan telah dinyatakan positif oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Medan dipimpin Kabag Ops AKBP Doni Sayria Sembiring.

"Demi menjaga martabat, kredibilitas dan kehormatan dewan, Ketua DPRD harus lengser dari kedudukannya sebagai ketua," ungkap Sahwin.S.Harahap dan F. Riski Lubis, kordinator aksi.

Dalam persoalan ini, mereka juga meminta BNNP Sumut agar menahan ketiganya dan turun ke Palas untuk melakukan test urine terhadap seluruh anggota DPRD yang diduga memakai narkoba.

"Ini harus dilakukan di depan pubkik dan masyrakat," pinta Kahar Siregar dan M. Isron Hasibuan koordinator lapangan dihadapan pihak kepolisian dan Satpol PP yang melakukan penjagaan di depan pintu masuk kantor dewan.

Setelah berorasi, para pengunjuk rasa diterima Ketua Badan Kehoramatan Dewan (BKD), Amran Pikal Siregar didampingi Jenti Mutiara dan Hamidi Pasaribu dan Safran Abdul Adi anggota DPRD.

"Aspirasi yang disampaikan kepada kami, akan ditindaklanjuti untuk mengumpulkan bukti-bukti dan dikonfirmasikan ke semua yang berkaiatan dengan persoalan penangkapan Ketua DPRD, Sekwan serta Kasub Umum. selanjutnaya kami akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan dewan untuk dapat dibahas bersama," katanya.

Menurutnya, pihaknya akan menunggu surat dari BNNP dan Polrestabes Medan tentang yudisial kepastian hukum terhadap Ketua DPRD Palas, Sekwan dan Kasubag Umum Dewan.

"Jadi kita tunggu dulu surat resmi dari BNNP, jika perlu kita akan langsung ke Medan menemui Kepala BNNP untuk menanyakan secara langsung dan meminta penjalasannya," ujarnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa Koalisi Pergerakan Mahasiswa Palas berjani akan datang dalam jumlah yang lebih besar jika BKD tidak menyahuti aspirasi masyarakat Palas, dan mengancam akan menyegel Kantor Dewan karena martabat dewan dan kredibilitasnya dipertanyakan masyarakat akibat ulah tiga pejabat tersebut.