Bicara Perdagangan Lintas Batas, Irwan: Jangan Sampai Kehadiran Negara Mematikan Kebiasaan Masyarakat

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi terus saja melakukan upaya agar perdagangan lintas batas di Kota Sagu kembali hidup. Ia berharap kebiasaan masyarakat yang terbangun sejak ratusan tahun itu tidak mati dengan hadirnya negara.

Karena, kata Irwan, perdagangan lintas batas bagi masyarakat Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau, Bengkalis, merupakan sebuah tradisi. Kegiatan itu bukan sesuatu yang sifatnya ada di zaman ini saja, namun telah terjalin (dengan Malaysia) sejak dahulu kala, sebelum Republik Indonesia ini ada.

"Sejak ratusan tahun silam masyarakat di sini telah melakukan perdagangan dengan sistem barter. Makanya disebut barter trade agreement," kata H Irwan saat berbincang-bincang dengan GoRiau, Kamis (26/10/2017).

Atas hubungan dagang antara Kepulauan Meranti dengan Malaysia ini, ekonomi masyarakat cukup bagus. Karena dalam satu RT, masyarakat yang berlayar ke Malaysia hanya sekitar 2 sampai 3 orang saja. Sementara masyarakat yang lain hanya menitip hasil pertanian untuk di jual ke Malaysia. Uang hasil penjualan hasil pertanian dibeli barang-barang kebutuhan hidup atau sembako, lalu dibawa pulang ke Meranti. Sisa uang penjualan hasil pertanian digunakan masyarakat untuk biaya hidup sehari-hari.

"Tradisi seperti ini harus kita lihat dan kita sikapi dengan bijak tanpa harus membunuh cara hidup mereka yang memang sudah ada sejak turun temurun dari dahulu," kata Irwan.

Namun, seiring waktu berjalan, perdagangan lintas batas di Kepulauan Meranti ditutup. Kebijakan itu akhirnya berkontribusi pada sulitnya masyarakat untuk menjual hasil pertanian yang ditanam di tempat masing-masing. Secara langsung kebijakan negara berdampak pada tingginya kemiskinan di Kepulauan Meranti.

Masyarakat petani tradisional enggan menjual hasil pertaniannya ke ke pasar karena jumlahnya tidak begitu besar atau banyak. Sementara, kalau ke pasar, untuk mengangkut jumlah barang tak seberapa itu memerlukan biaya transportasi dan akan menyita banyak waktu. Akhirnya masyarakat cenderung malas, mereka hanya menunggu orang-orang datang ke rumah untuk membeli hasil pertanian itu.

Irwan tak menampik, penutupan akses perdagangan lintas batas terkait kekhawatiran pusat barang yang masuk di Kepulauan Meranti akan beredar ke darah lain. Namun, menurutnya pasti ada solusi, salah satunya melakukan pengawasan maksimal ditunjang dengan sarana prasarana (akses pelabuhan) harus terpusat di perkotaan.

Tapi, yang terjadi, pelabuhan lintas batas khususnya wilayah Kepulauan Meranti pernah diletakkan di Telukbelitung dan Tanjungsamak. Ini agak menyulitkan, karena aparat Beacukai dan pihak berwenang lainnya ada di Selatpanjang, sehingga kesulitan mengawasi selama 24 jam.

Beda hal nya kalau dipusatkan. Misalnya pelabuhan itu di Selatpanjang, ini akan lebih mudah melakukan mengawasi. "Kalau alasannya sulit mengawasi, tentu pelabuhan tempat masuknya barang-barang impor lintas batas yang harus kita perhatikan," kata Irwan.

"Saya fikir secara teknis itulah yang perlu kita bicarakan. Sehingga kebiasaan masyarakat yang telah terbangun selama ratusan tahun itu tidak mati oleh kehadiran negara. Mestinya, negara memberikan kesejahteraan dan menjamin kenyamanan orang. Artinya, ketika orang menjadi warga negara Indonesia hak-hak yang sudah ada terjamin, bukan malah kebiasaan yang sudah ada menjadi hilang dengan adanya negara. Itu yang mau kita coba perbaiki," tambah Irwan.

Upaya membicarakan masalah lintas batas ini sudah sampai ke pusat. Lalu, Jumat (27/10/2017) H Irwan juga mempunyai kesempatan emas berbicara dengan tentara laut Malaysia dalam acara Simposium di Universitas Islam Riau (UIR).

Dalam satu sesi, ada perbincangan tentang Barter Trade Agreement atau perdagangan lintas batas. Salah satu narasumbernya berasal tentara laut Malaysia dan Irwan juga diminta pihak UIR untuk menjadi pemateri.

Kesempatan baik ini dimanfaatkan H Irwan untuk membuka sebuah wacana bagaimana perdagangan lintas batas untuk wilayah Kepulauan Meranti itu bisa ditingkatkan lagi. Sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah perbatasan daratan yang ada di Pulau Kalimantan.

"Jadi kami akan duduk dalam satu meja di UIR (dengan tentara laut Malaysia)," beber H Irwan di akhir bincang-bincang dengan GoRiau sebelum berangkat ke Pekanbaru, Kamis malam. ***