LPJ Belum Selesai, Rp43 M Anggaran Tahap II tak Cair

BLANG PIDIE - Pemerintah pusat sampai saat ini belum menerima laporan serapan dana desa (DD) tahap I berjumlah Rp69,6 miliar atau 60 persen dari total anggaran yang dialokasikan di Aceh Barat Daya (Abdya) untuk 152 gampong. Akibatnya, anggaran tahap II sebanyak Rp43,4 miliar (40 persen) belum ditransfer Kementerian Keuangan RI.

Plt Kepala Badan Keuangan Kabupaten (BKK) Abdya, Muhammad Nizam menyebutkan, laporan serapan DD tahap I yang sudah terima pihaknya dari gampong-gampong saat ini dalam proses input ke aplikasi Om Span (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang diharapkan selesai bulan ini.

Disebutkan Nizam, setelah pihaknya tuntas melakukan input itu, akan dilaporkan kepada KPPN Tapaktuan selaku Bendahara Negara, kemudian meneruskan ke Kemenkeu.

“Kemenkeu mentransfer DD tahap II ke rekening Kas Daerah Kabupaten jika laporan serapan anggaran tahap I melalui aplikasi Om Span itu telah siap,” sebutnya.

Dijelaskan Nizam, terlambatnya diinput laporan tahap I itu dikarenakan gampong-gampong terlambat menyerahkan laporan serapan anggaran. Malahan hingga sekarang ini masih ada sejumlah gampong yang belum menyerahkan laporan serapan anggaran.

“Itu kendalanya, selain masalah jaringan internet yang sangat lambat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Nizam menyebutkan, meskipun hanya menugaskan tiga staf untuk menginput laporan serapan DD tahap I ke aplikasi Om Span, pihaknya menargetkan dalam waktu dekat laporan itu akan tuntas.

“Tiga staf kita bekerja pagi sampai sore,” tuntasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Ruslan Adly mengakui, hingga saat ini masih ada gampong yang belum menyerahkan laporan serapan anggaran tahap I.

“Kita mendesak keuchik segera menyerahkan laporan serapan anggaran untuk segera diinput dalam aplikasi Om Span,” singkatnya.

Untuk diketahui, sebanyak 152 gampong di Abdya mendapat alokasi DD tahun 2017 sebesar Rp116 miliar lebih.

Pencairan dilakukan dua tahap, pertama 60 persen sebesar Rp69,6 miliar dan kedua Rp43,4 miliar atau sebanyak 40 persen.

Berdasarkan ketentuan baru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI baru mentransfer DD tahap II, setelah pemerintah daerah setempat melaporkan serapan anggaran tahap I.

Laporan serapan anggaran tersebut diinput dalam aplikasi Om Span yang bisa dipantau secara online oleh Kantor KPPN Tapaktuan dan Kemenkeu RI.