Ajang Balas Dendam, Pernah Tolak Panggilan Pansus, KPK Kini Ditolak Setnov

JAKARTA - Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi tidak akan mengizinkan kliennya untuk memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus e-KTP.

?

Fredrich mengatakan langkah tersebut terilhami oleh sikap KPK sendiri saat menolak memenuhi panggilan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.?

"Semisal DPR sudah punya keyakinan pansus adalah hak kontitusional daripada DPR. Tapi KPK tidak menanggapi meski dalam pansus sudah coba akan melakukan upaya pemanggilan paksa, tetapi dia kan memberi statement bahwa dia akan menunggu hasil putusan MK," kata Fredrich Senin (13/11/2017).?

?Karenanya, Fredrich menuturkan, dirinya mengambil langkah yang serupa. Menurutnya, apabila KPK bisa bersikap seperti itu, maka kliennya juga sanggup melakukan hal serupa.

"Kalau dia bisa menyatakan sikap dengan diri dia sendiri yang dipanggil dengan menunggu putusan MK, maka klien kami juga wajib diperlakukan sama dengan dirinya sendiri," tegas Fredrich.

"Kalau tidak berarti kan pilih kasih, (KPK) mau menang sendiri," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK sempat mengajukan uji materi ke MK soal kewenangan Pansus DPR tentang pemanggilan lembaga adhock seperti KPK. 

Sedangkan, kuasa hukum Setnov juga melakukan uji materi ke MK tentang UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mereka melakukan judicial review terhadap Pasal Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK dan Pasal 12 ayat (1) b UU KPK.?

"Jadi kalau KPK memanggil paksa Setnov? Berarti kan sama dong pansus juga boleh panggil paksa dia (KPK) dong," tandasnya. ***