Bedah Program Soal SPP Pelajar SMA/SMK, La Nyalla: Tidak Adil Kalau yang Kaya Gratis

SURABAYA - "Keadilan Sosial" memang menjadi program utama Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti atau yang akrab disebut La Nyalla.

Selain program mengentas kemiskinan di Jatim. Maka semua program turunan yang dicanangkan, juga harus bermuara kepada Keadilan Sosial dan upaya mengentas kemiskinan.

Begitu pun menyoal pembiayaan sekolah untuk tingkat SMA dan SMK. Yang per Januari 2017 lalu, resmi dikelola pemerintah provinsi. Setelah sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota. Hiruk pikuk pengalihan wewenang ini sempat memedia.

Saat itu, sebut saja walikota Surabaya Tri Risma, yang keberatan dengan pengalihan itu. Dengan dalih, Pemkot Surabaya selama ini sudah mampu menggratiskan SPP SMA dan SMK. Lantas dia khawatir, jika dikelola provinsi, akan tidak gratis lagi.

APBD Kota Surabaya memang tertinggi di Jatim. Tahun 2017 tercatat Rp. 8,5 triliun. Tetapi kemampuan ini tidak merata di Jatim. Bandingkan dengan Kabupaten Sampang yang hanya Rp. 1,25 triliun.

Nah, keputusan pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan di tingkat SMA dan SMK ke provinsi memang beralasan. Selain agar pemerintah kota dan kabupaten fokus di pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta PAUD. Juga agar fokus pada pelayanan masyarakat. Karena fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat langsung (touch down) ada di kota dan kabupaten. Bukan di provinsi.

Lantas mengapa terjadi hiruk pikuk? Apakah benar pemerintah provinsi di Jatim tidak mampu menggratiskan SPP untuk pelajar SMA dan SMK se Jatim?

Maka La Nyalla pun memiliki hitung-hitungan sendiri, menurutnya, jumlah pelajar SMA dan SMK se Jatim tahun 2016, tercatat 1.1 juta pelajar. Biaya per tahun satu siswa, dengan pagu tertinggi Kota Surabaya, adalah 3 juta rupiah. "Artinya 3 juta rupiah dikalikan 1,1 juta siswa menjadi Rp. 3,3 triliun," tukas La Nyalla, Rabu (15/11/2017).

Apakah APBD Jatim yang dikisaran angka Rp. 23 triliun mampu mensubsidi? Jika dipaksakan pasti mampu. Tentu dengan mereformasi kebijakan anggaran.

Pertanyaannya, benarkah dari 1,1 juta siswa tersebut semuanya tidak mampu membayar SPP?

Kembali ke program La Nyalla, dimana Keadilan Sosial dan pengentasan Kemiskinan harus menjadi pisau bedah dari semua program. Maka, akan tidak adil apabila ada orang kaya di antara 1,1 juta siswa itu yang menikmati hak yang seharusnya dinikmati orang miskin.

Sebab, bukankah alokasi yang dinikmati si kaya itu, seharusnya bisa untuk program pengentasan kemiskinan di sektor yang lain?

Inilah mengapa La Nyalla menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai jalan keluar membawa Jawa Timur makmur.

"Pemerintah memiliki tools dan alat untuk memetakan siapa dari 1,1 juta siswa itu yang “wajib” dibantu. Dan sebaliknya siapa yang tidak “wajib” dibantu? Bahkan menjadi tidak adil apabila mereka disubsidi," tandasnya.

Di sinilah penekanan fundamental dari gagasan La Nyalla menyoal keputusan pemerintah pusat yang mengalihkan wewenang pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi.

"Jadi bukan sekedar untuk pencitraan, tapi melupakan esensi dasar dari keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan yang harus diprioritaskan," pungkasnya. ***