KONI Pusat Didesak Terbitkan SK Kareteker KONI DKI

JAKARTA - Sebanyak 43 cabang olahraga (cabor) mendesak Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman menerbitkan Surat Keputusan (SK) karateker Ketua KONI DKI Jakarta dan mencabut SK pengangkatan Dody Rahmadi.

"Surat permintaan resmi pencabutan SK Dody dan penerbitan SK karateker yang ditandatangani 43 cabor itu akan dikirim, Jumat (17/11/2017)," kata Ketua Forum Cabang olahraga (Cabor), Alex Asmasoebrata di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Alasan permintaan pencabutan SK itu, kata Alex Asmasoebrata, karena 43 cabor ingin mendorong agar pencairan dana honor atlet dan pelatih pelatda DKi Jakarta bisa secepatnya diselesaikan.

"Misi utama 43 cabor itu hanya untuk mendorong agar hak-hak dana cabor bisa secepatnya terselesaikan. Dan, mereka juga ingin pembinaan olahraga di Jakarta bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Pencairan gaji atlet dan pelatih pelatda DKI Jakarta terkendala adanya kekisruhan dalam internal KONI DKI. Perlu diketahui, konflik bermula ketika Dody Rahmadi Amar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI DKI periode 2017-2022.

Hal itu setelah melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang dilakukan di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (29/4/2017).

Namun, kepemimpinan Dody itu sempat mengalami pertentangan dari kubu Yudi Suyoto. Mantan Kadispora DKI itu menggelar musorprov tandingan di Balaikota Jakarta, 11 Mei 2017.

Hal tersebut membuat polemik kepemimpinan kian merambat.Perseteruan dua kubu itu mengalami imbas yang negatif. Yakni, gaji atlet dan pelatih mandek selama lima bulan. Belum cairnya gaji itu juga memengaruhi operasional cabor.

Sementara, mediasi dengan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) sudah dilakukan yang hasilnya kemungkinan besar pada pekan depan. Upaya penyelesaian konflik, kata Alex, telah membuahkan hasil dengan bergabungnya 43 cabor.

Bahkan, dia menyebut, mereka juga telah mengajukan permintaan karetaker untuk pengganti Dody Rahmadi Amar. Sebab, sepanjang kepemimpinannya sejak dilantik belum mampu memberikan kontribusi seperti pencairan gaji dan lainnya.

"Itu sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD DKI (Prasetio Edi Marsudi, Red) waktu rapat dengan Pemprov DKI pada 29 September," paparnya.

Sedangkan, untuk posisi kareteker, pihaknya sudah menentukan sosok M Taufiq, yang merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. "Kami sepakat semua," ujarnya.

Alex menjelaskan, kareteker memiliki tiga tugas. Yakni, mencairkan dana hibah sebanyak Rp 82 Milliar. "Meskipun cairnya tidak semuanya di 2017," paparnya.

Kedua, sambungnya, tugas kareteker menyusun anggaran untuk setiap cabor pada 2018. "Pengajuan anggaran itu ditujukan langsung ke Gubernur," tuturnya.

Sementara tugas ketiga untuk menyelenggarakan Musorprovlub KONI DKI dalam waktu secepatnya. "Paling lama kareteker ini tugasnya enam bulan. Lebih cepat tentunya lebih baik," ucapnya. ***