Catatan Penting Fraksi DPRD Bengkalis Terhadap APBD 2018

BENGKALIS - Melalui rapat paripurna DPRD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2018 sebesar Rp3,632 triliun telah disahkan, Rabu (29/11/2017).

Meskipun seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD menjadi Perda APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, namun beberapa fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan harapan kepada eksekutif.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, melalui Azmi R Fatwa berharap pembangunan yang dilaksanakan fokus pada visi dan misi 2016-2021. Khususnya terhadap program empat gerbang.

''Khususnya Gerbang Laksamana (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana) terkait dengan pengembangan sektor pertanian,'' ujar Azmi.

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menyampaikan kata akhir usai pengesahan APBD 2018.

Kemudian segera melaksanakan keputusan pengadilan dalam hal pembayaran pesangon karyawan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) pada tahun 2018. ''Seluruh perangkat daerah diminta untuk memaksimalkan program pemberdayaan. Jika terbentur dengan anggaran, perangkat daerah harus jemput bola ke pemerintah provinsi maupun pusat. Banyak kementerian yang memiliki program pemberdayaan,'' ujar Azmi.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui jurubicaranya, Daud Gultom, menitikberatkan pada percepatan kegiatan infrastruktur. Jangan sampai proyek infrastruktur dikerjakan menjelang akhir tahun, sehingga menyebabkan kualitas kurang baik.

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menyampaikan kata akhir usai pengesahan APBD 2018.

Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrat. Nanang Harianto, memberikan catatan, agar APBD 2018 dilaksanakan secara tertib dan transparan.

''Kedua hasil yang disampaikan Badan Anggaran harus sesuai dengan verifikasi di provinsi,'' pintanya.

Juru bicara Fraksi Gerinda Garda Yaksa, Indrawan Sukmana, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mencapai Rp500 miliar.

Meskipun demikian Indrawan tetap memberikan catatan, yakni; Pertama, peningkatan target PAD tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk menggali retribusi daerah yang didukung dengan regulasi terbaru.

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin  berbincang dengan ketua dan anggota DPRD sebelum sidang paripurna dimulai.

''Kedua, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk punya strategi jitu dalam meningkatkan PAD. Ketiga, mempermudah segala perizinan,'' ujar Indrawan.

Juru bicara Fraksi Gabungan Negeri Junjungan, Irmi Syakip Arsalan, memberikan dua catatan. Pertama, Bapenda agar memaksimalkan upaya dan daya untuk meningkakan PAD. Kedua, seluruh Perangkat Daerah harus memperhatikan azas efektif dan efesien dalam melaksanakan APBD 2018.

Setelah seluruh fraksi diberikan menyampaikan tanggapan, lantas Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir memberikan kesempatan anggota DPRD Bengkalis. Giliran pertama disampaikan Aisyah, minta kepada Pemkab Bengkalis untuk memperhatikan nasib honorer guru dan tenaga kesehatan di desa. Sedangkan Fransiska Sinambela, minta agar diperhatikan ruangan belajar untuk agama Kristen di sekolah

''Terutama di SMP Negeri 2 Mandau,'' pinta Fransiska.

Sementara Leonardus Marbun meminta agar jalan poros di Kecamatan Talang Muandau dibangun. Alasannya, saat ini di kawasan tersebut belum punya jalan poros yang dibangun pemerintah, melainkan miliki perusahaan.

Kemudian Nanang Hariyanto menekankan untuk meningkatkan PAD, maka Perangkat Daerah harus bisa menggali potensi sektor wisata. Kemudian Pemkab Bengkalis diminta memfungsikan kembali waterboom di Desa Wonosari.

Struktur APBD 2018

Adapun komposisi APBD tahun 2018 terdiri dari pendapatan sebesar Rp3,572 triliun. Pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp512,048 miliar, dana perimbangan Rp2,656 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 403,302 miliar.

Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir memimpin sidang paripurna pengesahan APBD 2018.

Kemudian belanja sebesar Rp3,632 triliun dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp1,436 triliun dan belanja langsung Rp2,195 triliun.

APBD Bengkalis 2018 defisit Rp 60 miliar, namun tertutupi oleh SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang diprediksi sebesar Rp60 miliar.

Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir mengharapkan kepada eksekutif untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi catatan Banggar menjadi bagian yang tidak terpisahkan.*** #Semua Berita Bengkalis, Klik di Sini