Terkesan Hanya Pemborosan, Bupati Kepulauan Meranti Kritik Kegiatan PMD Riau

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, mengkritik kegiatan rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa yang digelar Satker Dekonsentrasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dinilai tidak efisien dan hanya terkesan sebagai pemborosan di akhir tahun.

Diakui H Irwan, khusus untuk Kepulauan Meranti saja, PMD Riau meminta peserta yang jumlahnya ratusan orang. Terdiri dari lebih seratus kepala desa ditambah pihak PMD, Bappeda, Inspektorat, dan Camat se kabupaten. Untuk SPPD yang berangkat akan menguras banyak anggaran.

"Ini tak tepat sasaran," kata H Irwan, Kamis (30/11/2017).

Dijelaskan Irwan, jumlah peserta rakor dari Meranti sebagaimana diminta PMD Riau ratusan orang. Sementara di satu sisi, akhir tahun ini, kabupaten sangat sibuk. Harus menyelesaikan dengan cepat APBd 2017 dan persiapan APBD 2018.

Selain itu, Kepulauan Meranti juga sedang mempersiapkan peringatan ulang tahun kabupaten. Serta persiapan menghadapi MTQ Riau di Kota Dumai. "Kita kan sangat sibuk di sini, sementara di sana mengundang hanya untuk pengawasan dana desa," kata Irwan lagi.

Terkait agenda rakor tentang pengawasan dana desa, diakui H Irwan, jauh sebelum ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumpul bupati dan walikota se Indonesa di istana negara. Presiden juga sudah memerintahkan Mendagri untuk membuat MoU dengan Kapolri guna mengawasi dana desa.

"Nanti yang ditugaskan itu kapolsek mengawasi dana desa se kecamatannya. Lalu ada undangan PMD, dimana lagi mereka mau masuk. Masuk di tengah jalan malah bikin tumpang tindih nantinya," cetus H Irwan.

Disarankan orang nomor satu di Kota Sagu ini lagi, seharusnya Gubernur Riau (Gubri) bicara dulu dengan bupati dan walikota. Bikin format yang jelas, baru staff nya menjalankan (main, red). "Kecuali kalau Provinsi Riau ada bantu dana pembangunan desa, wajar mereka monitoring. Sampai hari ini tak ada bantuan provinsi ke desa. Tiba-tiba mau membina dan mengawasi, jangan ada politisasi yang terlalu seperti ini lah," ujar Irwan.

"Untuk di Meranti, saya perintahkan selesaikan dulu tugas mendesak di sini, atau kirim yang mewakili ke Pekanbaru sekedar untuk menambah pengalaman dan wawasan," tambah Irwan.

Dari undangan yang beredar, PMD Riau membuat acara rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa Provinsi Riau tahun 2017. Rakor itu dalam rangka pencegahan penyelewengan penggunaan dana desa agar tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Acara itu rencananya dibuat tanggal 4 hingga 7 Desember 2017 bertempat di Hotel Mutiara Merdeka Jalan Yos Sudarso, Pekanbaru.

Surat ber-kop (kepala surat, red) Gubernur Riau tersebut dibuat tanggal 27 November 2017 dan dikirim ke bupati se Provinsi Riau.

Disana PMD Riau meminta daerah mengirim staf sebagai peserta rakor dengan rincian;

Dinas PMD kabupaten sebanyak 20 orang yang terdiri dari Kepala dinas PMD (kabupaten) dan Kabid yang membidangi, Bappeda kabupaten sebanyak 10 orang terdiri dari kepala Bappeda (kabupaten) dan Kabid yang membidangi.

Selain itu juga diundang Inspektorat kabupaten berjumlah 10 orang, camat se Provinsi Riau sebanyak 143 orang, dan kepala desa se Riau sebanyak 1.040 orang.

Di surat undangan, panitia penyelenggara juga mengiming-imingi peserta dengan menanggung akomodasi, konsumsi dan uang harian serta transportasi pergi pulang (PP). ***