Pemkab Pessel Akui Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target RPJMD
 |
| Bupati Pessel Hendrajoni memberikan keterangan pers terkait realisasi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang didamping Sekretaris Daerah, Erizon, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Junaedu dan Kepala Bagian Humas, Wendy. |
Jum'at, 29 Desember 2017 16:53 WIB
PAINAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat mengakui, target pertumbuhan ekonomi (PE) daerah pada 2017 tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati Handerajoni mengungkapkan tidak tercapainya pertumbuahan akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sesuai yang diharapkan.
"Memang saya akui belum sesuai target," ungkap bupati menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers akhir tahun di Painan, Jumat (29/12/2017).
Selain bupati, jumpa pers juga dihadiri Sekretaris Daerah, Erizon, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Junaedu dan Kepala Bagian Humas, Wendy.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 2017 hanya 5,5 persen. Angka itu tercatat lebih rendah dari target yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021.
Sedangkan dalam RPJMD 2016-2021, pemerintah kabupaten menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,08 persen. Padahal, lanjut bupati, pada tahun anggaran 2017, pemerintah daerah menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp2 miliar.
Namun kenyataannya, realisasi APBD hanya Rp1,6 triliun. Akibatnya, terjadi pemangkasan di berbagai sektor.
Untuk itu, lanjut bupati, pemerintah daerah bakal merubah RPJMD. Sebab, semua target yang ada dalam RPJMD saat ini terlalu optimis.
"Sementara di lain sisi, keuangan kita (daerah-red) banyak kena pemotongan dari pemerintah pusat," tuturnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat, Ramal Saleh menyampaikan rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan beberapa faktor.
Pertama, kurangnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai lembaga usaha seperti Kadin, misalnya.
"Padahal keberadaan Kadin adalah sebagai mitra pemerintah dalam membangun," sebutnya.
Kemudian, yang kedua, ulasnya, minimnya kepastian hukum dan kondisi geo-politik di suatu daerah yang kurang kondusif.
Namun yang paling penting, adalah pola serapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun.
Padahal belanja modal barang dan jasa pemerintah daerah adalah salah satu penggerak utama perekonomian.
"Seharusnya serapan anggaran itu harus dari awal tahun dan dana APBD itu harua berputar di daerah, jangan bawa ke luar daerah. Makanya target tidak tercapa," tegasnya.
Ia khawatir, jika pemerintah daerah tidak bisa mewujudkan target pertumbuhannya, secara otomatis bakal berdampak pada tingkat pengangguran.(tes)
| Editor | : | Agib Noerman |
| Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, GoNews Group |
