Catatan Akhir Tahun 2017, Kasus Tanah dan Persoalan Buruh di Sumut Belum Tertangani Serius

MEDAN-Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menilai sejumlah persoalan klasik di provinsi ini hingga kini belum tertangani dengan baik. Bahkan, dalam beberapa persoalan, organisasi sayap PDIP ini menyebut tidak ditangani secara serius.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Repdem Sumut, Martua Siadari dalam Repleksi Akhir Tahun Repdem Sumut sebagaimana siaran persnya..

"Setelah mengikuti dan mencermati alur tahun dimulai dari Januari sampai penghujung Desember, maka DPD Repdem Sumut menyimpulkan beberapa hal sebagai catatan dan kritik terhadap berbagai masalah dan kejadian yang berlangsung dan butuh penanganan yang fokus dan konkret. Bukan saja oleh Pemda, tapi juga peran serta masyarakat Sumut secara bersama-sama," kata Martua.

Sejumlah persoalan itu dalam catatan Repdem, di antaranya minimnya gebrakan atau program konkret dari Pemprovsu dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Martua, kaum buruh masih hidup dalam kemiskinan. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tanpa diiringi dengan pengawasan yang serius dan kontiniu oleh dinas terkait terhadap seluruh perusahaan.

Pasalnya, sebut Martua, SK Gubsu soal penetapan UMP maupun UMK bagaikan macan kertas yang tidak bergigi. Banyak pengusaha tidak menjalankan SK Gubsu tersebut dengan membayar gaji para karyawannya jauh di bawa UMP/UMK.

"Nilai UMP yang setiap tahun naik tidaklah sebanding dengan kebutuhan hidup layak buruh. Meski begitu, tetap juga banyak pengusaha tidak menyesuaikan gaji karyawannya sesuai UMP/UMK. Ironisnya, tidak ada tindakan dan dinas terkait melakukan pengawasan, apalagi tindakan," kata Martua.

Secara khusus, Repdem menyoroti kasus pembangunan perumahan bagi buruh TKBM Belawan, yang hingga kini belum kelar. Masih banyak buruh yang belum mendapatkan haknya, padahal upahnya dipotong selama bertahun-tahun untuk memiliki perumahan. Dan hingga kini tidak ada keseriusan pemerintah memperjuangkan nasib buruh TKBM Belawan tersebut.

Begitu juga dalam kasus tanah, khususnya sekitar 8.500 hektare lahan eks HGU PTPN2, yang konon sudah banyak dikuasai para mafia tanah, dengan berdirinya sejumlah bangunan dan kompleks perumahan/ruko.

Martua mengatakan, hingga beberapa kali ganti gubernur, masalah eks HGU ini tidak juga terselesaikan. Padahal, kalau memang sudah habis izin HGU-nya dan tidak diperpanjang, agar dibagi-bagikan kepada rakyat yang berhak, bukan pembiaran.

"Masalah lahan ejs HGU PTPN2 dan konflik tanah lainnya ajsn menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan," papar Martua.

Terkait memasuki tahun politik 2018, Repdem mengimbau kepada parpol dan elitnya diharapkan menampilkan politik yg bermoral, beradab dan berintegritas.

Menurut Martua, politik bukan soal menang-menangan, apalagi menyesatkan dan membodohi masyarakat dengan isu-isu yang mengancam desintegrasi bangsa, menghalalkan segala cara untuk menang.

"Tahapan Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 sudah dimulai. Kepada seluruh masyarakat, khususnya para elit parpol,tokoh masyarakat dan agama agar menjalani proses tahapan agenda politik ini dengan semangat persatuan dan kedamaian. Gunakanlah hak politik masing-masing dengan bertanggung jawab dan merdeka, bukan atas sentimen SARA," ujar Martua.

Akhir kata, Repdem mengucapkan Selamat Tahun Baru 2018. "Semoga bangsa ini dapat melewati tahun politik dengan aman dan damai," tutup Martua.