APDESI Agara Minta BPKKD Tidak Persulit Pencairan Dana Desa Sisa Tahun 2017

KUTACANE – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Tenggara meminta Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) setempat agar tidak mempersulit pencairan dana desa 40 persen sisa tahun 2017 lalu. 

 “Sebab dana desa tahap kedua ini sumbernya kan dari dana APBN, bahkan uangnya pun sudah dialokasikan ke BPKKD Agara sejak akhir 2017 lalu,” kata Ketua APDESI Agara, Nawi Sekedang kepada GoAceh, Rabu (10/1/2018).

Dikatakan, menyangkut dengan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana gampong tahun anggaran 2017 tahap pertama sebesar 60%, itu bukan menjadi alasan untuk menunda pencairan dana gampong.

“Sebab bukan menjadi sebuah kewajiban untuk proses pencairan dana gampong tahap kedua 40 persen ke BPKKD Agara harus ada dilampirkan SPJ 60 persen. Perlu diketahui SPJ hanya kami serahkan ke pihak kecamatan dan bukan ke BPKKD Agara," ujar Nawi.

“Informasi terakhir dari 385 gampong yang ada di Agara baru 74 gampong telah dibayarkan sisa tahap kedua dana gampongnya untuk tahun 2017," tegas Nawi.

Besar dugaan, ujarnya lagi, ada permainan yang ingin dilakukan oleh oknum BPKKD Agara dengan sengaja mengendapkan sisa uang dana gampong 2017 lalu yang jumlahnya puluhan miliar itu di Bank tentu bunganya terus bertambah dan menjadi keuntungan bagi oknum di BPKKD Agara.

“Tak hanya itu kuat dugaan oknum BPKKD Agara mau mencairkan dana gampong tahap kedua itu jika ada dil-dil atau semacam kesepakatan," tukas Nawi.

Sementara itu Kepala BPKKD Agara Lutfieka dihubungi GoAceh melalui telepon seluler, hingga kini tidak menjawab hingga berita ini dikirimkan.