Tidak Berpihak ke Petani, DPD RI Protes Pemerintah Impor 500 Ribu Ton Beras

MEDAN - Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba protes terhadap rencana pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras pada akhir Januari 2018 mendatang. Menurut Parlindungan, langkah ini kurang cermat. Sebab, menurut dia, kenaikan harga beras di sejumlah daerah disebabkan pasokan yang kurang.

Namun, sebentar lagi, musim panen akan tiba. Bila pemerintah mengimpor saat ini, maka para petani dikhawatirkan akan merugi.

"Perhitungan banjir itu mulai Oktober hingga Desember, tapi setelah itu, mulai Januari hingga Maret nanti, padi sudah panen. Nah, kalau diizinkan impor sekarang, nanti yang rugi siapa? Kan petani," kata Parlindungan di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (12/1/2018).

Parlindungan mengatakan akan meninjau sejumlah daerah penghasil beras di Sumut. Di antaranya Deliserdang, Serdangbedagai, Tebingtinggi dan Pematangsiantar.

Parlindungan menduga ada yang kurang baik dalam pengelolaan persediaan atau stok beras selama ini.

"Saya melihat ada yang kurang dalam penanganan stok, untuk itu saya akan tanya Bulog. Infonya Bulog hanya mampu menyerap 58 persen beras petani. Bilang lah karena harga, karena stok, tapi ini kan harus duduk bersama. Menteri Pertanian sudah bilang kita swasembada beras, tapi kok import? Ini kenapa?," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengumumkan bakal mengimpor beras pada akhir Januari 2018 mendatang. Beras yang diimpor berjenia beras khusus atau beras premium.

Pemerintah menujuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk mengimpor 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand.