Kegiatan Belum Dibayar Pemda Kuansing, Rekanan Mulai 'Dihantui' Kapak

TELUKKUANTAN - Memasuki minggu ke-3 tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tak kunjung membayar kegiatan fisik yang dilakukan rekanan. Karena itu, rekanan yang tergabung dalam berbagai organisasi telah menyurati Bupati Kuansing.

"Sudah kita layangkan surat pada Jumat (12/1/2018) lalu, namun sampai hari ini belum ada juga kejelasan dari bupati," ujar Gusdi Antoni, seorang kontraktor kepada GoRiau.com, Rabu (17/1/2018) di Telukkuantan.

Dikatakan Gusdi, ada empat asosiasi yang menyurati Bupati Kuansing dan ditembuskan kepada Sekda Kuansing dan DPRD Kuansing. Adapun asosiasi tersebut yakni Gapensi, Gapeksindo, Aspeknas dan Aksi.

"Intinya, kita hanya ingin kepastian dari bupati. Kita sangat berharap ada kebijakan dan solusi dari pemerintah," ujar Gusdi.

Gusdi menyatakan dirinya sudah agak segan keluar rumah, sebab dikejar-kejar utang. "Kalau orang pakai kapak, bagaimana? Tentu kami yang kena kapak."

"Karena itu, kami sangat mengharapkan ada kebijakan dan solusi dari bupati. Kami ini kan mitra pemerintah dalam membangun daerah," ujar Gusti.

Senada dengan itu, Soni yang juga kontraktor berharap pemerintah memberikan kebijakan yang konkrit. "Seperti di Bengkalis, bupatinya buat surat pernyataan bahwa kegiatan yang telah selesai pada 2017 akan dibayar pada triwulan I 2018."

"Setidaknya Bupati Kuansing juga membuat kebijakan seperti itu. Sebenarnya kita ingin audiensi dengan bupati. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban," papar Soni.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra AP menyatakan bahwa pemerintah telah menemukan beberapa solusi.

"Kemaren kita sudah rapat bersama bupati, ada beberapa solusi yang akan kita ambil. Sebelum itu, kita akan konsultasi dulu ke Pemprov Riau serta pemerintah pusat," kata Hendra.***