Dewan Soroti Posko Rakyat Pidie

SIGLI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie kembali menyoroti keberadaan toko milik pemerintah yang dijadikan Posko Rakyat Pidie. Disinyalir penggunaan toko tersebut tanpa biaya sewa sehingga tidak ada pemasukan bagi daerah.

Demikian dikatakan anggota DPRK Pidie dari‎ Fraksi Partai Aceh (F-PA), Isfandiari dalam lanjutan sidang APBK Pidie tahun 2018, Jumat (26/1/2018). Menurutnya, ada warga yang dikeluarkan dari toko milik Pemkab Pidie itu karena tidak membayar sewa.

Akan tetapi yang menjadi persoalan ketika toko tersebut digunakan untuk Posko Rakyat Pidie, yang disebut-sebut didalamnya Timses Bupati Pidie. “Seharusnya mereka itu juga wajib membayar sewa agar ada pemasukan untuk daerah,” kata Isfandiari.

Pemerintah dinilai tidak adil dan tidak bisa mendatangkan PAD dari toko-tokok yang asa di kompleks terminal itu. Banyak toko lainnya milik pemerintah tanpa disewakan, hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu.