Berbicara Masalah Abrasi, Hardianto: Ini Persoalan Kedaulatan Negara

SELATPANJANG - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Hardianto, mengatakan, abrasi adalah masalah kedaulatan negara. Sehingga, pemerintah pusat harus cepat turun tangan untuk mengatasi abrasi ini.

Katanya, isu abrasi saat ini bukan hanya berbicara tentang hancurnya tebing akibat hempasan ombak laut. Atau, jatuhnya tapak rumah warga ke pantai, tetapi sudah masuk ke ranah kedaulatan negara. Dampak dari abrasi, daratan Indonesia semakin mengecil dan zona ekonomi ekskusif (ZEE) akan semakin tertarik mengikuti batas bibir pantai. Sementara kekuasaan beberapa negara tetangga malah semakin besar.

Untuk mengatasi abrasi, tambah Hardianto, tak pula bisa oleh pemerintah provinsi saja, apalagi pemerintah kabupaten kota. Sebab, ketika mau menangani abrasi dibutuhkan biaya tak sedikit.

Untuk membangun penahan gelombang di sisi laut, kata Hardianto, menelan anggaran sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar per 100 mmeter "Siapapun gubernur nya, bohong kalau bisa menangani abrasi dengan APBD," ujarnya.

Diakui bakal calon wakil gubernur (Balon Wagubri) ini lagi, selama menjadi anggota DPRD Riau, ia sudah pergi ke Kementerian PUPR untuk membahas masalah abrasi. Hardianto mempertanyakan bagaimana sebenarnya Kementerian PUPR itu juga punya perhatian khusus dalam pembangunan dan penanganan persoalan abrasi di Riau.

Dari sana, didapati informasi bahwa porsi penanganan abrasi di APBN sangat kecil. Selain itu, Kementerian PUPR membutuhkan detil enginering design (DED) dari daerah yang terkena langsung dampak abrasi. "Kita kecewa karena kecilnya anggaran penanganan abrasi di APBN," ujar Hardianto.

Hal ini, tambah Hardianto, perlu dibahas serius oleh pemerintah pusat. Sebab, isunya bukan persoalan abrasi dan rumah masyarakat yang jatuh ke laut, tapi persoalannya adalah kedaulatan negara.

"Persoalan kedaulatan ini seharusnya pemerintah pusat punya perhatian khusus. Jujur saja, biaya untuk menangani abrasi tak sedikit, tak kuat oleh APBD," kata Hardianto, Minggu (28/1/2018).

Untuk di Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, abrasi terjadi di seluruh pulau. Namun, tidak semua pulau masuk kategori pulau terdepan Indonesia.

Padahal, di Pulau Tebingtinggi bagian barat tepatnya di Desa Mekong, berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Di musim tertentu, ombak disertai angin kencang akan terjadi.

Ombak besar ini tidak hanya menghancurkan tebing-tebing, tetapi juga turap penahan yang dibangun zaman Kabupaten Bengkalis. Tak sedikit tanah warga yang saat ini sudah menjadi pantai akibat abrasi. Tak sedikit juga warga harus pindah ke daerah yang lebih jauh dari laut.

Abrasi terparah juga terjadi di Pulau Rangsang.

Banyak kebun kelapa, rumah, dan tanah milik warga setempat kini 'nyebur' ke laut. Tak sedikit fasilitas umum (fasum) seperti jalan semenisasi juga ikut 'nyebur' ke laut. Masyarakat setempat hanya bisa pasrah dengan keadaan ini sambil berharap adanya penanganan abrasi (serius) dari pemerintah pusat. ***