Sidang APBK Pidie Tertutup, Warga Gelar Demo di DPRK

Demikian dikatakan Firdaus perwakilan pengunjuk rasa?. Menurut mereka dewan sudah menyalahi prosedur karena pembahasan anggaran tidak dibuka untuk umum. Padahal tidak lazim dilakukan oleh DPRK untuk membahas anggaran dengan cara tertutup. Sehingga apa yang dilakukan dewan sangat melukai hati rakyat.

 

"Kemudian selain persoalan anggaran pengunjuk rasa juga meminta pemerintah agar mengevaluasi satuan kPerangkat kabupaten (SKPK) karena selama ini dianggap gagal dalam bekerja," kata orator aksi.

 

Namun demikian menurut pengunjuk rasa hingga saat ini APBK Pidie belum disahkan oleh dewan terhormat. Sehingga dikhawatirkan akan mendapatkan sanksi dengan pemotongan APBK hingga 20 persen.

 

Sementara itu Ketua LPDN Muammar mengungkapkan banyak kejanggalan yang terjadi di Pidie. Banyak proyek yang dikerjakan asal jadi, namun tidak ada yang menindak secara hukum.

 

Sementara itu salah seorang pengunjuk rasa diterima Ketua DPRK Muhammad AR, menjelaskan kepada mereka pembahasan dilakukan dengan membentuk pokja adalah untuk cepat selesai. Sebab jika tidak dibentuk pokja maka sulit mengesahkan APBK 2018, sehingga apa yang dilakukan dewan tidak melanggar aturan.