Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
21 jam yang lalu
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
2
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
3
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
Olahraga
19 jam yang lalu
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
4
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
Olahraga
19 jam yang lalu
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
5
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Umum
14 jam yang lalu
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
6
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Olahraga
14 jam yang lalu
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Moeldoko Larang HKTI Dijadikan Kendaraan Politik Praktis

Moeldoko Larang HKTI Dijadikan Kendaraan Politik Praktis
Ketua Umum HKTI, Moeldoko. (istimewa)
Senin, 12 Februari 2018 21:47 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengatakan, HKTI tergolong organisasi besar karena melibatkan pelaku usaha pertanian.

Namun, dia meminta potensi besar HKTI tidak dibawa-bawa ke ranah politik praktis untuk memuluskan kepentingan perorangan.

"Pemilu sudah di depan mata, jadi saya minta jangan jadikan HKTI kendaraan politik oknum tertentu. Dalam politik praktis, di HKTI dilarang," tegas Moeldoko, saat pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, akhir pekan kemarin.

Moeldoko mengingatkan, HKTI sebagai organisasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat, khususnya para petani di lapisan akar rumput. Itu sebabnya, bekas Panglima TNI ini tegas menolak HKTI ikut ke politik praktis. 

Moeldoko juga meminta para anggota HKTI untuk memahami antara politik pangan dan politik praktis. Jika menyangkut soal politik pangan maka HKTI harus maju demi memperjuangkan nasib petani.

"Dalam konteks politik pangan ok, tapi dalam politik praktis di HKTI dilarang. Tapi dalam rangka politik pangan, HKTI harus perjuangkan para petani," kata Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko juga menegaskan kini sudah tidak ada lagi dualisme di puncak pimpinan HKTI. Ia mengajak seluruh pimpinan HKTI se-provinsi di seluruh Indonesia untuk jangan ragu lagi dalam menjalankan tugasnya.

"Tidak ada friksi, enggak ada kepemimpinan mendua. Hanya ada satu HKTI. Ini harus dipahami," ujar Moeldoko.

Dia menambahkan, kini HKTI telah memiliki legalitas berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) nomor AHU000056.AH.01.08 tahun 2018. Dengan demikian ia menyerukan agar seluruh pimpinan HKTI di setiap provinsi agar fokus menjalankan tugas dan fungsinya.

"HKTI harus menjadi solusi bagi dalam setiap permasalahan di sektor pertanian. HKTI merupakan mitra strategis bagi pemerintah dan siap mendukung apapun kebijakan pemerintah. HKTI harus melawan apapun hal yang merugikan petani," ungkap Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Presiden ini.

Di era kepemimpinannya, HKTI terus diupayakan berkembang dari waktu ke waktu. Ia juga ingin HKTI selalu membimbing petani karena petani sebenarnya perlu pendampingan.

"HKTI kalau perlu turun ke lapangan. HKTI menjembatani institusi, menjembatani para peneliti, menjembatani litbang daerah, menjembatani petani, bisa mengkomunikasikan kepada social entreprise, dan seluruh organisasi termasuk pebisnis di setiap daerah masing-masing," pungkas Moeldoko.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/