MPU Aceh Tegaskan Valentine bukan untuk Umat Muslim
![]() |
| Surat larangan perayaan Valentine di Aceh Besar. [kumparan] |
Selasa, 13 Februari 2018 17:02 WIB
BANDA ACEH - Menjelang 14 Februari yang selalu dirayakan sebagai hari Valentine atau kasih sayang, Pemerintah Aceh mulai memberikan informasi-informasi terkait perayaan tersebut. Salah satunya dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang mengimbau kalau Valentine tak ada hubungannya dengan syariat Islam.
“Valentine ini tidak ada hubungan dengan syariat dan bukan untuk orang kita (Muslim), Dikarenakan sifatnya tidak membawa maslahat tetapi mendatangkan kerusakan,” kata Wakil MPU Aceh Teuku Faisal Ali atau akrab disapa Lem Faisal, saat dihubungi kumparan.com via telepon seluler, Selasa (13/2/2018).
Lem Faisal menyampaikan agar Valentine jangan dirayakan dan merayakan karena lebih membawa mafsadah atau kerusakan. Selain itu, Lem Faisal menegaskan jika Valentine disebut hari kasih sayang seharusnya dirayakan setiap saat bersama Allah, orang tua, keluarga, dan saudara sesama Muslim.
"Bicara soal kasih sayang tidak mesti di hari Valentine. Tetapi setiap saat harus kita lakukan," lanjut dia.
Lem Faisal setuju dengan Pemerintah Aceh Besar yang mengeluarkan imbauan pelarangan merayakan Valentine. Karena Valentine lebih kepada melakukan hubungan dengan yang bukan mahramnya.
"Dan Valentine ini saya melihat lebih kepada kasih sayang yang ditujukan dalam konteks hubungan yang bukan dengan mahramnya,” ucap Lem Faisal.
Imbauan yang dimaksud Lem Faisal itu dikeluarkan dalam surat instruksi Bupati Bernomor 451/ 882/2018 tentang Imbauan Larangan Perayaan Valentine's Day, ditandatangani Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali.
Dalam surat itu, Mawardi mengatakan Valentine's Day atau hari kasih sayang yang dirayakan setiap 14 Februari adalah budaya yang bertentangan dengan Syariat Islam dan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Selain itu kebiasaan itu tidak sesuai dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam.













