Sambangi Kantor Wapres, Gubernur Lapor Investasi KEK Arun Capai Rp15 Triliun

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Aceh mengklaim meraup sekitar Rp15 triliun dari penanaman modal asing di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Arun Lhokseumawe.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan KEK di Aceh mengatakan bahwa jumlah penanaman modal asing itu merupakan investasi berjalan.

“Dikumpul-kumpulkan semuanya ada sekitar Rp15 triliun, itu investasi berjalan. Dan tahun ini baru perintisan baru survei-survei. Yang asing semua itu yang dalam negeri enggak terdeteksi,” ujarnya usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya investasi asing tersebut umumnya di bidang energi. Dia mencontohkan, di antaranya dua perusahaan asal Turki yang berinvestasi di sektor panas bumi dan pembangkit listrik tenaga gas selain itu beberapa perusahaan asal Cina yang bergerak di bidang PLTA.

Adapun dalam pertemuan dengan Jusuf Kalla atau JK tersebut menurutnya wakil presiden berpesan proses operasional KEK Arun dipercepat administrasi atau perizinannya.

“Kami tuh mau agar secepatnya mereka investasi agar ada harapan kerja untuk orang aceh. Di aceh kan penganggurannya tinggi masih 12%. Tahun ini KEK ditargetkan serap tenaga kerja mungkin sampai 3.000,” katanya.

Di sisi lain dia mengeluhkan perizinan selama ini selalu tertahan di Pusat. Dia menegaskan, untuk perizinan investasi di Aceh prosesnya sangat cepat terlebih penanaman modal yang cocok untuk pembangunan di sana.

“Saya lebih mengarahkan (investasi) ke semua hal asal jangan bisnis ekstraksi, datang dari luar mau menambang di Aceh. Waduh tunggu dulu deh Aceh juga punya tambang tapi belum mau sekarang. Mengambil apa yang ada di perut bumi gak simple, jangan terulang seperti di Timika,” ujarnya.

Sebelumnya, KEK Arun terus dipercepat persiapannya supaya bisa segera beroperasi secara komersial pada tahun ini.

Irwandi terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membentuk administrator KEK Arun.

Saat ini, administrator ini telah mendapatkan limpahan kewenangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di bidang perizinan. Pembentukan administrator ini merupakan syarat kelengkapan kelembagaan dan SDM yang harus dipenuhi sebelum beroperasi.

Sebanyak empat lembaga pelaku konsorsium pengelola KEK Arun, yaitu PT Pertamina, PT Pelindo I, PT Pupuk Iskandar Muda, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh juga telah membentuk badan usaha pengelola dan pembangun (BUPP) yang bernama PT Patriot Nusantara Aceh (Patna) yang bertugas membangun dan mengelola kawasan ini. Badan usaha ini telah resmi berkantor di kawasan eks kilang Arun.