Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
Metropolitan
13 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
2
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
Umum
8 jam yang lalu
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
3
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
Sepakbola
7 jam yang lalu
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
4
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
8 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
5
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
8 jam yang lalu
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
6
Marcos Reina Kaget dengan Taktik Bali United FC
Sepakbola
7 jam yang lalu
Marcos Reina Kaget dengan Taktik Bali United FC
Home  /  Berita  /  PON

DLHK Aceh Didesak Audit Dampak Lingkungan Eksploitasi Air Bersih di Langsa

DLHK Aceh Didesak Audit Dampak Lingkungan Eksploitasi Air Bersih di Langsa
Ilustrasi [Istimewa]
Kamis, 15 Februari 2018 15:03 WIB
Penulis: Yudi
LANGSA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk mengaudit dampak lingkungan yang diduga akibat eksploitasi air bersih di Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

Begitupun juga kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa harus melakukan hal yang sama terkait dampak negatif di Gampong Lengkong.
 
"Jika hasil audit nanti ditemukan tindak pidana dalam eksploitasi itu, maka kita minta kepada penegak hukum untuk memprosesnya," sebut Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, M Nasir kepada GoAceh, Kamis (15/2/2017).
 
Kemudian, terkait perizinan eksploitasi air bersih di Gampong Lengkong, maka dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Aceh selaku pemberi izin pengelolaan air di bawah tanah, harus mendata kembali secara total izin-izin yang ada dan bagi usaha yang tidak ada izin maka harus diberikan sangsi tegas.
 
Menurutnya, DPMPTS memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kembali izin ekploitasi air bersih dimaksud. Apalagi, saat ini sudah ada dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.
 
Sementara itu, jika hasil audit lingkungan nantinya menyatakan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh ekploitasi air bersih, maka pemilik usaha juga harus memperbaiki dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak.
 
Tambahnya, untuk mengetahui izin eksploitasi air bersih di gampong tersebut serta dampak lingkungannya, maka harus dilakukan operasi terpadu yang terdiri dari pemerintah dan lembaga penegak hukum.
 
"Saya pikir langkah ini harus segera dilakukan, agar dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat tidak terus meluas dan membahayakan keselamatan warga," tutupnya.
 

Editor:Kamal Usandi
Kategori:Aceh, PON
wwwwww