Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
Nasional
22 jam yang lalu
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
2
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
20 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
3
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
23 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
4
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
23 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
5
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
DKI Jakarta
22 jam yang lalu
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
6
STY Pastikan Motivasi Persija Jakarta Tetap Terjaga
Sepakbola
22 jam yang lalu
STY Pastikan Motivasi Persija Jakarta Tetap Terjaga
Home  /  Berita  /  Badminton

Mahyudin: Sistem Pemilu Langsung Rugikan Kehidupan Berbangsa

Mahyudin: Sistem Pemilu Langsung Rugikan Kehidupan Berbangsa
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin. (Muslikhin/GoNews.co)
Minggu, 18 Februari 2018 20:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
KUTAI TIMUR - Sistem Pemilu secara langsung di Indonesia muncul dianggap sebagai perkembangan dan wujud Demokrasi di negeri ini.

Namun menurut Wakil ketua MPR Mahyudin, sistem pemilu langsung tersebut, justeru tidak sehat. Pasalnya, kata Mahyudin, sistem ini justeru memunculkan banyak persoalan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mulai kemunculan politik uang, transaksional, korupsi, hingga kepemimpinan otoriter.

"Pemilu langsung lebih banyak mudharat (kerugian) bagi demokrasi Indonesia. Para pimpinan terpilih cenderung memprioritaskan kepentingannya ketimbang kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab kebangsaan," ujar Mahyudin, Minggu (18/2/2018).

Dia mencontohkan, kondisi itu dirasakannya setiap kali sosialisasi Empat Pilar MPR termasuk di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dimana masyarakat diajarkan tidak jujur melalui Serangan Fajar (politik uang) hingga banyaknya kepala daerah dan pejabat yang ditangkapi Komisi Pemberantasan Daerah (KPK).

"Parahnya lagi keterpilihan seorang presiden atau kepala daerah tidak lepas dari gangguan lawannya," paparnya.

"Alhasil, pejabat baru itu memprioritaskan reaksi bahkan melakukan aksi balasan dimana berarti terabaikannya amanah yang diembannya yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi," tutupnya.***

wwwwww