Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
Olahraga
20 jam yang lalu
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
2
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
8 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
3
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
Olahraga
19 jam yang lalu
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
4
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
Olahraga
8 jam yang lalu
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
5
Rohmalia Pecahkan Rekor Dunia Cricket di Seri Bali Bash International
Olahraga
8 jam yang lalu
Rohmalia Pecahkan Rekor Dunia Cricket di Seri Bali Bash International
6
Seleksi Lokakarya Wasit dan Asisten Wasit Liga 3 Tahun 2023/2024 Bergulir
Olahraga
2 jam yang lalu
Seleksi Lokakarya Wasit dan Asisten Wasit Liga 3 Tahun 2023/2024 Bergulir
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Mahyudin: Sistem Pemilu Langsung Rugikan Kehidupan Berbangsa

Mahyudin: Sistem Pemilu Langsung Rugikan Kehidupan Berbangsa
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin. (Muslikhin/GoNews.co)
Minggu, 18 Februari 2018 20:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
KUTAI TIMUR - Sistem Pemilu secara langsung di Indonesia muncul dianggap sebagai perkembangan dan wujud Demokrasi di negeri ini.

Namun menurut Wakil ketua MPR Mahyudin, sistem pemilu langsung tersebut, justeru tidak sehat. Pasalnya, kata Mahyudin, sistem ini justeru memunculkan banyak persoalan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mulai kemunculan politik uang, transaksional, korupsi, hingga kepemimpinan otoriter.

"Pemilu langsung lebih banyak mudharat (kerugian) bagi demokrasi Indonesia. Para pimpinan terpilih cenderung memprioritaskan kepentingannya ketimbang kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab kebangsaan," ujar Mahyudin, Minggu (18/2/2018).

Dia mencontohkan, kondisi itu dirasakannya setiap kali sosialisasi Empat Pilar MPR termasuk di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dimana masyarakat diajarkan tidak jujur melalui Serangan Fajar (politik uang) hingga banyaknya kepala daerah dan pejabat yang ditangkapi Komisi Pemberantasan Daerah (KPK).

"Parahnya lagi keterpilihan seorang presiden atau kepala daerah tidak lepas dari gangguan lawannya," paparnya.

"Alhasil, pejabat baru itu memprioritaskan reaksi bahkan melakukan aksi balasan dimana berarti terabaikannya amanah yang diembannya yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi," tutupnya.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/