Pj Bupati Inhil Sebut Peran Pemerintah Sangat Berarti untuk Hindari Konflik saat Pilkada

TEMBILAHAN-Peran pemerintah pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.

Kalimat tersebut, diutarakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Inhil, Rudiyanto usai mengikuti Rakornas persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).

Dikatakannya, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.

"Tentunya hal itu agar dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat," urainya.

Setidaknya, terdapat tiga tujuan diselenggarakannya rakornas itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada, memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.

Kedua, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Ketiga, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah, dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.

"Sesuai dengan substansi dari rakornas tersebut, saya memiliki harapan yang besar, baik itu kepada para kandidat beserta tim pemenangan juga secara luas kepada masyarakat Inhil agar dapat senantiasa menjaga kondusifitas situasi Pilkada dalam setiap tahapan yang dilangsungkan," tukasnya.(adv)