Eksekutif dan Legistatif Aceh Diminta Utamakan Ideologi Kepentingan Rakyat
 |
| ilustrasi |
Rabu, 28 Februari 2018 21:21 WIB
LHOKSUKON – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Malikussaleh, Kamaruddin Hasan, meminta eksekutif dan legislatif di Aceh untuk mengedepankan ideologi kepenting rakyat agar segala sesuatu yang terjadi di pemerintahan tidak berimbas buruk pada publik.
“Yang harus dilakukan sekarang adalah, eksekutif dan legislatif harus mengedepankan ideologi kepentingan rakyat. Jangan saling memanfaatkan suatu kelompok dan waktu sesaat, sebab itu akan berimbas pada masyarakat,” kata Kamaruddin Hasan menanggapi soal keterlambatan pengesahan APBA.
Kamaruddin Hasan setuju dengan pendapat LSM di Aceh yang menyebutkan keterlambatan pengesahan APBA merupakan wujud buruknya pemerintahan.
“Kita ketahui bersama, antara legislatif dengan eksekutif tentu beda bendera. Tetapi dinamika itu harus diubah dan mereka harus memikirkan kepentingan bersama dalam membangun Aceh,” ujarnya lagi.
LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai eksekutif dan legeslatif tidak serius melakukan pembahasan anggaran.
“Ini menunjukkan sikap kenak-kanakan elit Aceh dalam menjalankan amanah rakyat. Walau secara regulasi dimungkinkan RAPBA 2018 disahkan dengan peraturan kepala daerah, namun ini menjadi preseden buruk dalam perencanaan dan penganggaran Aceh,” kata Koordinator MaTA, Alfian.
