Cak Mus: Sejak Kuansing Berdiri, Sekarang Pemerintahan Terjelek

TELUKKUANTAN - Pasca pelantikan 244 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini - Halim banyak mendapat kritikan. Kritikan datang dari masyarakat biasa dan legislator.

Seperti Musliadi, Ketua Komisi A DPRD Kuansing. Politisi PKB yang akrab disapa Cak Mus ini dengan lantang menyatakan kepemimpinan Mursini - Halim terburuk sepanjang sejarah Kuansing.

"Sejak Kuansing berdiri, sekarang pemerintahan terjelek," ucap Cak Mus.

Bukan tanpa alasan Cak Mus menyimpulkan demikian. Menurutnya, ada beberapa indikator yang dijadikannya sebagai penilai.

"Kita semua tahu, bahwa Bupati dan Wakil Bupati buka-bukaan soal utang Pilkada Rp12 miliyar. Ini aib yang seharusnya tak disampaikan ke publik," ujar Cak Mus melontarkan salah satu indikator.

Dengan adanya utang tersebut, Cak Mus pesimis Mursini - Halim mampu mewujudkan visi misi Kuansing yang Unggul, Sejahtera dan Agamis.

Indikator lain, lanjut Cak Mus, yakni pengelolaan keuangan daerah. Ia mengaku heran dengan Mursini - Halim yang sangat cepat melakukan rasionalisasi. "Kegiatan belum jalan, tapi sudah ada rasionalisasi. Itu artinya kas daerah kosong."

"Ditambah lagi utang kepada pihak ketiga, sampai hari ini tak jelas ujung pangkalnya. Sementara, pembangunannya sudah dinikmati oleh masyarakat. Anehnya lagi, rekanan itu tak ada mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah," terang Cak Mus.

Menurut Cak Mus, buruknya pengelolaan keuangan daerah disebabkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak cermat dalam menghitung APBD. Hal ini disebabkan belum adanya Sekda definitif, akibatnya kinerja pemerintah tak maksimal.

"Nah, sekarang muncul persoalan birokrasi pemerintahan. Ada pejabat yang sudah masuk masa pensiun tetap dilantik. Arga Usman itu sudah keluar surat pensiunnya, tetap dilantik di Kasubag TU Setwan," ucap Cak Mus.

Cak Mus prihatin dengan kondisi birokrasi di Kuansing. Seperti di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing. Seorang kepala dinas tidak dilibatkan dalam penyusunan pejabat. "Itu sangat tidak etis."

"Hendri Siswanto dulunya gak jelas dimana kantornya. Sekarang, kabarnya dia yang membuat BKPP itu dualisme pimpinan. Bupati bukan tak tahu, tapi dia sengaja membuat birokrasi seperti ini. Itu sengaja. Inilah yang dinamakan politik balas dendam," terang Cak Mus.

Berkaca dari pelantikan kemaren, lanjut Cak Mus, banyak pejabat yang dulunya nonjob dan tak masuk kantor dilantik. Sementara, pejabat yang sudah jelas rajin ke kantor, malah mendapat hukuman disiplin berat. "Mereka diturunkan pangkatnya, dari eselon III ke IV. Bahkan, ada juga yang nonjob."

"Ada lagi yang tak lolos asesment seperti Efrizon Marzuki, sekarang dialntik sebagai Kabag Keuangan. Gimana mau jadi panutan oleh stafnya," kata Cak Mus.

Hal lain yang membuat Cak Mus men-cap pemerintahan Mursini - Halim terburuk sepanjang sejarah Kuansing adalah pelaksanaan asessment pejabat eselon II tahun 2017. "Sampai saat ini tidak tuntas."

"Seperti jabatan Sekda, hasilnya sudah ada. Tapi sampai sekarang tak jelas ujung pangkalnya. Jabatan Kepala Disdukcapil yang dikatakan bupati sudah batal dengan alasan terlambat melapor ke Mendagri. Aneh kan, seorang bupati tak tahu aturan. Perlu dipertanyakan orang-orang di sekelilingnya," tutup Cak Mus.***